Category: Release

Setelah 77 tahun kemerdekaan Indonesia, warga Dago Elos masih harus merasakan  praktik kolonialisme yang mengancam ruang hidup mereka,  kini praktik tersebut mewujud pada putusan mahkamah agung republik indonesia yang memerintahkan mereka keluar dari tanahnya sendiri. Keluarga Muller sebagai ahli waris yang menggugat warga Dago Elos bernama Heri Hermawan Muller, Dodi Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi … Continue reading Siaran Pers : Merespon Putusan Peninjauan Kembali Kasus Dago Elos

Siaran Pers YLBHI dan 17 LBH Kantor Hari Lingkungan Hidup Sedunia Setelah Deklarasi Stockholm pada tanggal 5 Juni 1972, Indonesia mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Undang-Undang pertama No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor … Continue reading UU Cipta Kerja dan UU Minerba Mempercepat dan Melegalkan kerusakan lingkungan

Jakarta, 3 Juni 2022 -  Hari ini, tim Advokasi UU Minerba memasukan dokumen kesimpulan dari fakta-fakta persidangan JR UU Minerba setelah melewati 11 kali sidang sejak akhir 2021 lalu. Dengan demikian JR atas regulasi protambang ini memasuki tahap akhir yakni pembacaan putusan dan ini akan menjadi putusan penting di tengah kampanye Presiden Jokowi atas komitmen … Continue reading Tim Advokasi UU Minerba: Kesimpulan Persidangan Harusnya Meyakinkan Hakim untuk Kabulkan Gugatan Pemohon

Berikut kami sampaikan siaran pers “Ahli Pemohon JR Minerba Soroti Pasal Kriminalisasi dan Pengingkaran Negara atas Hak Rakyat untuk Lingkungan Hidup”. Dalam keterangannya, ahli pemohon yakni I Gusti Agung Made Wardana, Dosen Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Anugerah Rizki Akbari, Dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Jakarta, menyebut bahwa UU Minerba kontradiktif … Continue reading Siaran Pers : Ahli Pemohon JR UU Minerba Soroti Pasal Kriminalisasi dan Pengingkaran Negara atas Hak Rakyat untuk Lingkungan Hidup

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji formil UU Cipta Kerja mengkonfirmasi buruknya proses perumusan undang-undang yang dianggap sebagai solusi dari persoalan yang dihadapi negara. Lewat pengesahan UU Cipta Kerja­, kita tahu bahwa pemerintah sudah secara ugal-ugalan membawa negara ini dan melakukan praktik buruk yang melanggar konstitusi. Undang-undang cacat nggak layak diberlakukan masih dipaksakan oleh oligarki. Maka, … Continue reading Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Putusan Yang Mempermainkan Konstitusi dan Rakyat!

YLBHI dan 16 Kantor LBH mengutuk keras teror penyerangan bom Molotov di kantor LBH Yogyakarta pada Sabtu, 18 September 2021 dini hari. Serangan ini adalah bentuk teror terhadap perjuangan masyarakat untuk keadilan dan ancaman bagi organisasi bantuan hukum serta para pemberi bantuan hukum yang juga bagian dari pembela hak asasi manusia (human right defender). Kami … Continue reading USUT TUNTAS DAN PROSES HUKUM SEGERA PENYERANGAN KANTOR LBH YOGYAKARTA!

Hidup buruh! Pada 06 Juli 2021 Pengadilan Negeri Bandung memutus Aan Aminah lepas dari semua tuntutan seusai majelis hakim membacakan putusan No.162/Pid.B/2021/PN.Bdg. Sebelumnya aminah dituntut telah penganiayaan terhadap seorang pria yang bekerja sebagai pengamanan pabrik CV Sandang Sari ketika akan melalukan upaya bipartit. Majelis Hakim menyatakan bahwa meskipun aminah terbukti melakukan penggitan terhadap petugas pengaman … Continue reading Rilis Pers: Babak Baru Kriminalisasi Pejuang Buruh Aan Aminah

Permohonan Judicial Review (JR) UU Minerba yang dilakukan oleh Nur Aini (Warga Banyuwangi), Yaman (Nelayan Bangka Belitung), WALHI Nasional, dan JATAM Kaltim pada hari ulang tahun Jokowi, 21 Juni 2021 lalu akan memasuki sidang perdana. Rencananya, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada perkara Nomor 37/PUU-XIX-2021 di Senin, 9 Agustus 2021 secara … Continue reading JUDICIAL REVIEW UU MINERBA MEMASUKI MASA SIDANG DI SAAT KRIMINALISASI WARGA YANG KIAN MASIF