Sidang perkara No 90/G/LH/2017/PTUN.BDG tentang Gugatan atas surat keputusan Bupati Indramayu No 660/Kep.51.A-BHL/2015 Tentang Izin Lingkungan kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 x1.000 MW oleh PT PLN (Persero) unit induk pembangunan VII di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat antara Penggugat (warga yang bertempat tinggal di dusun Pulo Kuntul, Desa Mekarsari yang masuk … Continue reading Agenda Sidang PTUN Penyampaian Duplik dan Alat Bukti, Tidak Dihadiri Tergugat (Bupati Indramayu) Maupun Kuasa Hukum
Solidaritas yang Terus Mengalir
Proses persidangan ke-2 Zaky Yamani Yamani melawan PT Pikiran Rakyat Bandung bukanlah proses persidangan di PHI seperti biasanya. Terlihat kerumunan massa yang menyuarakan solidaritas kepada Zaky Yamani yamani di depan gedung pengadilan. Banyak elemen Kerakyatan yang terlibat dalam pelaksanaan aksi solidaritas tersebut, diantaranya hadir beberapa perwakilan dari KASBI, LEM-SPSI, WALHI JABAR, PPMI-SPSI-jasa marga, Guru Korban … Continue reading Solidaritas yang Terus Mengalir
PHK Jurnalis yang Sakit, Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan
(LBH Bandung 11/9/2017) Sidang Ke-2 Perkara No.156/ Pdt.Sus-PHI/ PN.Bdg/2017 Tentang Perselisihan PHK antara Zaky Yamani Yamani yang diwakili oleh TAJI (Tim Advokasi Jurnalis) melawan PT Pikiran Rakyat Bandung kembali digelar di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung. Kali ini dengan Agenda Pembacaan Gugatan dari pihak Penggugat. TAJI selaku kuasa hukum Penggugat keberatan atas legal standing dari Pemberi … Continue reading PHK Jurnalis yang Sakit, Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan
Sidang Perdana PHK Sepihak Terhadap Jurnalis Zaky Yamani
Sidang perdana gugatan perselisihan hubungan industrial atas PHK Sepihak oleh PT. Pikiran Rakyat Bandung digelar pada senin 4 September 2017 pada PHI Bandung sekitar Pukul 10.30 Wib, pada persidangan ini dihadiri oleh puluhan solidaritas untuk mendukung Zaky Yamani. Agenda Sidang awalanya berupa pembacaan gugatan, namun sidang akhirnya ditunda oleh Ketua Majelis Hakim Wasvin Simbolon karena … Continue reading Sidang Perdana PHK Sepihak Terhadap Jurnalis Zaky Yamani
“Eksekusi Tanah Adat Menyebabkan Hilangnya Identitas Adat, Hak Beribadah, Menjalankan Agama dan Kepercayaan Masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan Kabupaten Kuningan”
Rencana eksekusi tanah adat masyarakat adat Karuhun Sunda Wiwitan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kuningan pada 24 Agustus 2017 tidak mempertimbangkan sejarah Sunda Wiwitan. Pasalnya tanah dan bangunan adat yang menjadi objek eksekusi, memiliki hubungan yang kuat dan menyejarah antara masyarakat adat Karuhun Sunda Wiwitan dengan leluhur. Komunitas ini merupakan kesatuan masyarakat adat yang sudah … Continue reading “Eksekusi Tanah Adat Menyebabkan Hilangnya Identitas Adat, Hak Beribadah, Menjalankan Agama dan Kepercayaan Masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan Kabupaten Kuningan”
Akhirnya KUA Maniis Purwakarta Menerbitkan Buku Nikah Anggota Ahmadiyah
Lagi-lagi problem terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) tidak pernah berhenti. Bertubi-tubi berbagai persoalan menimpa anggota JAI datang silih berganti. Kali ini untuk kesekian kalinya penerbitan buku nikah anggota JAI mengalami permasalahan. Satu pasangan Ahmadi tidak bisa mendapatkan surat nikah karena menganut paham Ahmadiyah. Padahal semua persyaratan sudah diselesaikan dan termasuk sudah membayar biaya administrasi penerbitan … Continue reading Akhirnya KUA Maniis Purwakarta Menerbitkan Buku Nikah Anggota Ahmadiyah
BPMPT Jawa Barat Cabut Banding Ijin Lingkungan PLTU Cirebon 2 1 x 1000MW, Warga: Pembangunan Harus Dihentikan
Jakarta, Senin, 14 Agustus 2017 Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat (Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat) sebagai Tergugat dalam perkara Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW telah mencabut permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN Bandung) No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG pada tanggal 1 Agustus 2017. Para Penggugat, Dusmad, … Continue reading BPMPT Jawa Barat Cabut Banding Ijin Lingkungan PLTU Cirebon 2 1 x 1000MW, Warga: Pembangunan Harus Dihentikan
Demokrasi Yang Terancam
Beberapa peristiwa tentang pengekangan hak berekspresi, berkumpul dan bersirekiat yang terjadi belakangan ini menimbulkan polimik di masyrakat. Rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan kasus pelarangan kebebasan berekspresi seperti kegiatan pameran seni tentang Wiji Thukul di Jogjakarta tidak luput dipersoalkan. Kondisi tersebut membuat kita bertanya-tanya tentang bagaimana pengelolaan negara dilakukan? Pada tanggal 8 Mei 2017, … Continue reading Demokrasi Yang Terancam