FESTIVAL ANTI KEKERASAN

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Againts Gender Violence) merupakan sebuah kampanye global yang bertujuan untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Di inisiasi pertama kali oleh Women’s Global Leadership Institute bersama Center for Women’s Global Leadership pada tahun 1991, aktivitas ini diperingati di berbagai negara dan berlangsung setiap tahun, mulai tanggal 25 November dan berakhir di tanggal 10 Desember yang merupakan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.
Di Indonesia, Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (K16HAKTP) senantiasa diperingati oleh berbagai komponen masyarakat, terutama oleh Organisasi Sipil yang memiliki perhatian khusus pada isu hak asasi manusia dan perempuan. Perhatian lebih yang dicurahkan terhadap K16HAKTP ini bukan tanpa alasan. Dalam Catatan AkhirTahun (Catahu) yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan di tahun 2017, tercatat sebanyak 259.000 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia. Bentuk kekerasan yang masih mendominasi, yakni kekerasan relasional, memiliki bentuk yang bermacam-macam; mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga ekonomi. Kekerasan di ranah domestik, seperti; kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap istri (KTI), termasuk juga kekerasan dalam pacaran (KDP) juga tercatat, disamping kekerasan yang dilakukan oleh Negara seperti penggusuran. Ironisnya, pulau jawa tercatat sebagai pulau dengan angka kekerasan terhadap perempuan tertinggi, yaitu 34%.
Adapun kekerasan berbasis kepercayaan atau keyakinan (KBKK), di mana berdasarkan data yang dihimpun oleh The Wahid Institute dan Setara Institute, Jawa Barat selalu menempati posisi pertama sebagai provinsi paling intoleran di Indonesia. LBH Bandung juga mencatat sebanyak 300 kasus KBKK yang terjadi di Jawa Barat, terhitung sejak tahun 2012 hingga 2017. KBKK memiliki bentuk yang beraneka ragam, seperti; pemaksaan pandangan keagamaan, diskriminasi berdasarkan keyakinan, hingga aksi penyerangan atas nama agama. Meski kekerasan seperti ini tidak mengenal gender, tak lantas kemudian perempuan dan anak menjadi pihak yang tidak rentan sebagai korban.
Di wilayah Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat menerima sebanyak 1450 laporan yang masuk perihal penanganan kasus perempuan dan anak untuk tahun 2016, di mana tindakan-tindakan kekerasan melatarbelakangi kasus tersebut. Bentuk tindak kekerasan yang tercatat antara lain: kekerasan fisik (400 kasus), kekerasan seksual (317), dan kekerasan psikis (18 kasus). Namun ironis, hanya 613 kasus dari total keseleruhan yang dapat diselesaikan oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dengan kata lain, dari jumlah laporan yang masuk, lebih dari setengahnya (+50%) tidak mencapai tahap penyelesaian perkara.
Begitupun yang terjadi di tahun 2017. Dari bulan Januari hingga Mei 2017, tercatat sekitar 770 laporan yang masuk ke Kepolisian Daerah Jawa Barat; tindakan kekerasan fisik (262 kasus), kekerasan seksual (246 kasus), dan kekerasan psikis (43 kasus). Namun hingga saat ini baru 178 kasus (kurang dari 25% dari jumlah laporan) yang sampai pada tahap penyelesaian perkara. Timpangnya jumlah kasus yang berlanjut di kepolisian mengindikasikan rapuhnya perlindungan hukum dan HAM terhadap perempuan dan anak. Belum lagi jika mengingat sejumlah kekerasan yang menimpa perempuan dan anak tidak seluruhnya sampai pada ranah penegakan hukum. Faktor psikis seperti trauma dan stigma tidak jarang menjadi sumber ketakutan yang menghalangi perempuan dan anak dalam melaporkan kasus kekerasan yang menimpa mereka.
Berangkat dari latar belakang tersebut, LBH Bandung selaku organisasi sipil yang memiliki perhatian besar terhadap isu hukum dan hak asasi manusia, khususnya dalam hal ini perihal agenda anti kekerasan terhadap perempuan, berniat untuk mengawal kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di kota Bandung dengan langkah sebagai berikut: Pertama, membentuk Aliansi Anti Kekerasan (Anti Violence Alliance) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat khususnya warga kota Bandung dan Jawa Barat. Kedua, mengadakan festival anti-kekerasan (ANKER), sebagai wadah bagi diseminasi wacana anti kekerasan di dalam masyarakat, khususnya di kota Bandung.
Dengan demikian, seluruh aparatur negara (stakeholders) beserta masyarakat sipil (civil society) dapat saling bahu-membahu dalam menumbuhkan sikap yang menjunjung tinggi pilar-pilar kebangsaan sebagai basis bagi penyelenggaraan negara. Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan jiwa bangsa Indonesia yang sangat menentang aksi-aksi kekerasan/diskriminasi yang didasarkan pada identitas primordial; ras, gender, maupun keyakinan. Walhasil, wacana perlindungan terhadap perempuan, dalam bingkai paradigma ‘anti kekerasan’ yang inklusif dan toleran, menjadi visi bersama masyarakat di Kota Bandung.
Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat sudah selayaknya dapat menjadi panutan bagi kota/kabupaten di sekitarnya dalam mengemban tampuk pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi negara RI dalam Pancasila dan UUD 1945. Sehingga semua golongan masyarakat bisa diterima dan hidup layaknya warga Negara yang hak asasinya dijamin secara penuh. Itulah sebabnya kami berencana mengadakan serangkaian kegiatan ini, tak lain sebagai wujud dukungan dan kepedulian kami guna mengantisipasi berbagai fenomena kekerasan dan tindakan-tindakan diskriminatif yang terjadi akhir-akhir ini, baik yang didasarkan pada perbedaan ras, keyakinan, maupun gender, yang utamanya menimpa kelompok rentan: perempuan dan anak. Harapan kami sederhana. Dengan diselerenggarakannya kegiatan ini, isu-isu kekerasan dan diskriminasi menjadi perhatian bersama sehingga nilai-nilai toleransi yang inklusif dalam bingkai paradigma hukum dan hak asasi manusia yang ‘ramah gender’, menjadi visi bersama masyarakat di Jawa Barat, khususnya di kota Bandung.

TUJUAN KEGIATAN
Dalam rangka memperingati Hari Anti Kekerasan yang jatuh pada tanggal 25 November 2017, LBH Bandung perlu melakukan upaya kampanye untuk mempromosikan nilai-nilai anti kekerasan dan kemanusiaan kepada masyarakat umum di wilayah Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengkontekstualisasikan nilai-nilai anti kekerasan dan kemanusiaan pada permasalahan yang ada di tengah kehidupan masyarakat Jawa Barat khususnya kota Bandung. Kegiatan ini kemudian merupakan wadah pertemuan kelompok-kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan di Bandung untuk berbagi pengalaman, membangun kekuatan bersama dalam rangka mewujudkan hak-hak masyarakat sipil yang setara satu sama lain. Dengan kegiatan ini diharapkan LBH Bandung bersama dengan masyarakat secara kolektif dapat mengembangkan upaya pencegahan dan pengurangan kekerasan di mayarakat, dengan terbentuknya Aliansi Anti Kekerasan antar komunitas/kelompok masyarakat.

RANGKAIAN KEGIATAN
1. Kampanye Car Free Day
Mensosialisasikan agenda/rangkaian kegiatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Againts Gender Violence) yang akan diselenggarakan oleh LBH Bandung.

2. Workshop Menulis Populer
Pentingnya menulis sudah dirasakan sejak awal manusia mengenal tulisan, hal ini bias dibuktikan dengan sejarah bahwa tulisan-tulisan selalu berguna dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam workshop ini partisipan diharap dapat menyampaikan kepeduliannya terhadap bangsa melalui menulis dan juga melakukan perubahan lewat menulis serta partisipan diharapkan dapat memahami , mengetahui dan mengekspresikan cara dan bentuk dasar penulisan yang baik dan dipahami dengan mudah oleh pembaca.

3. Dialog Publik Rape Culture dan Kejahatan Seksual
Tujuan dialog ini untuk memberikan pemahaman tentang rape culture dan kejahatan seksual, menyebarkan informasi tentang hal – hal terkait kejahatan seksual dan membangun presepsi bersama untuk sama – sama membangun lingkungan yang ramah terhadap korban kejahatan seksual.

4. Presentasi karya ilmiah (disertasi)
Presentasi ini mengenai Hate Crimes oleh Doktor Widati Wulandari, seorang akademisi Hukum Pidana dari Universitas Padjadjaran. Disertasi ini menelaah kurangnya pengaturan hate crimes dalam hukum pidana di Indonesia. Padahal sebagai Negara dengan masyarakat yang majemuk, Indonesia menghadapi tantangan tingginya angka konflik social yang berlatar belakang intolerasi dan perlakukan diskriminatif terhadap kelompok minoritas (ras, etnis, agama). Tidak jarang sikap diskriminatif yang tumpang tindih dengan kebencian pada kelompok minoritas terwujud kedalam beragam bentuk kejahatan yang lebih dikenal dengan istilah hate crimes

5. Penutupan festival (Pemutaran film, publikasi indeksasi kebebasan berkeyakinan dan beribadah, pentas seni)
Film yang berjudul “Ahu Parmalim” dan “Karatagan Ciremai”adalah film yang dibuat oleh yayasan kampong halaman yang bercerita tentang kehidupan remaja dari kelompok kepercayaan, dalam film ini dijelaskan bagaimana kehidupan masyarakat kepercayaan dalam menjalankan kehidupan sosialnya dan lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam sesi ini kami langsung mendatangkan sutradaranya langsung dari yayasan kampong halaman (Dian herdiani) dan juga penghayat kepercayaan sunda wiwitan (kang ira). Acara dilanjutkan dengan publikasi Indeksasi kekerasan terhadap Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Jawa Barat diikuti dengan diskusi serta ditutup dengan kegiatan seni dari beberapa seniman dan budayawan seperti Wanggi Hoed dan Alpha Mentari.

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *