Rilis dan Berita
Lebih Banyak Artikel
8 Maret diperingati sebagai hari Perempuan Sedunia, LBH Bandung pada peringatan tersebut menilai kondisi perempuan masih memprihatinkan. Jumlah kekerasan terhadap perempuan meningkat seperti pada catatan Komnas Perempuan, terjadi peningkatan kasus dari tahun 2018 sebanyak 406.178 kasus menjadi 431.471 kasus pada tahun 2019. Bukannya membuat kebijakan dan kultur setara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pemerintah Indonesia justru menempatkan perempuan dan melanggengkan perempuan pada posisi manusia kelas dua.
Awal tahun 2019 lalu, perempuan dihadapkan dengan perjuangan melahirkan RUU Masyarakat Adat, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Pekerja Rumah Tangga. Namun pemerintahan tidak mendukung hal tersebut, terbukti dengan pembahasan yang mandek, tidak ada kemajuan baik pembahasan apalagi tahap mensahkan RUU tersebut. Pemerintahan justru mendahulukan pembahasan RKUHP dan seperangkat RUU investasi dan koruptor yang bermasalah dengan memiliki pasal-pasal kontroversial dan absurd. Akibatnya, masyarakat miskin dan kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat adat semakin terancam kriminalisasi dengan adanya RUU bermasalah tersebut. Jelas pemerintah hanya memikirkan kesejahteraan pemilik modal dan koruptor daripada kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia sesuai amanat konstitusi.
Belum selesai tuntutan perempuan di atas, sudah lahir kembali kebijakan yang semakin menyudutkan perempuan dengan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga. Lahirnya pembahasan RUU Ketahanan Keluarga semakin menunjukkan jati diri pemerintah yang otoriter dimulai dengan penundukan komunitas yang paling kecil dalam bernegara, yakni keluarga, khususnya menjerat perempuan yang dikurung dalam standar domestifikasi keluarga yang “benar dan baik”. Adanya standarisasi tersebut membatasi perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial dan politik. Betapa negara melanggengkan praktek kekerasan terhadap perempuan yang sifatnya tidak hanya kultural, tapi juga struktural dan sistematis.
Praktek mendomestikan perempuan ini jika dijalankan akan semakin berbahaya karena memposisikan perempuan semakin tidak berdaya, mengingat perempuan hingga saat ini saja belum benar-benar terlindungi melalui penegakan UU Perkawinan yang mana poligami dapat terjadi dengan adanya izin dari istri terdahulu. Nyatanya praktek poligami tetap berlangsung bahkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri terdahulu. Saat dihadapkan dengan kondisi untuk melegalkan pernikahan poligami tersebut maka seringkali laki-laki memilih menceraikan istri terdahulu, dalam hal ini eksistensi perempuan istri pertama dihilangkan begitu saja. Melihat hal ini negara justru membiarkan hal tersebut dan menganggap kekerasan terhadap perempuan ini sebagi praktek alamiah. Padahal berdasarkan catatan Komnas Perempuan 100 perkosaan dalam perkawinan terjadi di tahun 2019.
Belum lagi lemahnya penanganan kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan ataupun di tempat umum lainnya, termasuk di media sosial. Beberapa testimoni dari NamaBaikKampus menunjukan 174 penyintas pernah mengalami kekerasan seksual di Kampus. Dalam dunia digital sendiri berdasarkan catatan Komnas Perempuan terjadi 281 kasus kekerasan berbasis gender online dan 65 kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat korban seperti pacar, mantan pacar dan suami.
Prahara diatas belum usai dan sekarang Situasi bertambah buruk negara menghantarkan OMNIBUSLAW untuk masyarakatnya, paket OMNIBUSLAW inilah yang masyarakat kritisi bahkan menuntut untuk tidak disahkan karena dari draft tersebut sudah tercium bau-bau ketidakadilan yang semakin sangat mencekik kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengaturan dalam OMNIBUSLAW tersebut malah menghilangkan hak-hak perempuan di dunia ketenegakerjaan alih-alih meratifikasi konvensi ILO 190-183-189. konvensi ILO 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, konvensi ILO 183 tentang perlindungan ,maternitas dan 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Hasil dari riset Perempuan Mahardika menunjukan 56,5 % buruh perempuan di KBN Cakung mendapatkan pelecehan di tempat kerja. Potret buram kondisi perburuhan di pabrik ini adalah cerminan ketidakseriusan negara melakukan perlindungan terhadap hak-hak buruh.
Di sisi lain, dari dulu hingga saat ini kelompok LGBTI dan disabilitas belum terakomodir untuk mendapat pekerjaan. Belum lagi dari data yang dihimpun oleh Arus Pelangi sejumlah 1850 individu LGBTI mengalami tindakan persekusi dengan berbagai bentuk tindakan seperti pemukulan, pengusiran, pembunuhan, perkosaan dan penyiksaan. Bahkan upaya kriminalisasi terhadap kelompok ini dilakukan oleh negara dengan dibentuknya Satuan Tugas Anti LGBT di Kepolisian Daerah Jawa Barat. Stigma yang terus digulirkan oleh negara dengan adanya Peraturan Daerah yang bersifat diskriminatif di berbagai wilayah seperti Cianjur, Tasikmalaya, Indramayu, Cirebon hingga Palembang, Aceh dan Padangpanjang.
Melihat kondisi saat ini, sudah patut dan layak bahwa ibu pertiwi masih bersusah hati dan berlinang air mata, mengingat negara bukannya menghargai dan menghormati serta melindungi perempuannya, tetapi malah melanggenggkan kekerasan sistematis terhadap perempuan melalui kebijakan-kebijakannya.
Untuk itu, LBH Bandung menuntut :
