Bandung, 14 Agustus 2026 –– Setelah Perkara Nomor 29/G/2026/PTUN.BDG diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Juli 2026 lalu, Gubernur Jawa Barat selaku Tergugat dan APINDO Jawa Barat selaku Tergugat II Intervensi secara resmi mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Upaya banding oleh pihak Gubernur dan APINDO praktis telah mengulur-ulur proses […]
By lbhbandung
BANDUNG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung mengecam dan menolak secara mutlak penyerahan 17 Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Senin, 27 Juli 2026, di Jakarta Pusat. Izin seluas 961,33 hektare itu akan digunakan untuk pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) […]
By lbhbandung
Pemerintah di beberapa daerah Jawa Barat telah menerbitkan peraturan daerah (Perda) tentang pencegahan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual. Mulai dari Perda Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2023, Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021, Perda Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2020, hingga terbaru Perda Kota Bandung yang baru disahkan pada Juni 2026 lalu. Di […]
By lbhbandung
“Lagi-lagi rakyat yang berkorban paling besar” adalah sebuah kalimat paling pas dikatakan untuk merespon situasi hari ini. Permasalahan Bandung sangatlah banyak salah satunya adalah mengenai kejahatan begal yang terasa tak pernah benar-benar terselesaikan–atau minimal dibentuk sistem yang mencegah atau meminimalisir–peluang terjadinya pembegalan. Sejak periode 1 sampai dengan 21 Juli 2026 menurut rilis dari Polrestabes Bandung […]
By lbhbandung
BANDUNG, 22 Juli 2026 — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan seluruh gugatan gabungan serikat buruh (KASBI, FSPMI, FSP-KEP, dan SPN) terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat Tahun 2026. Melalui Putusan Nomor 29/G/2026/PTUN.BDG, Majelis Hakim membatalkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang UMSK 2026 tertanggal 29 Desember 2025 (SK UMSK 2026) […]
By lbhbandung
Rabu, 1 Juli 2026–Rangkaian pembuktian perkara Nomor 29/G/2026/PTUN.BDG mengenai gugatan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 perihal Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di Jawa Barat telah selesai. Pembuktian diakhiri dengan pemeriksaan “ahli” dari pihak Gubernur Jawa Barat selaku Tergugat, yakni seorang pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat dalam perumusan PP No 49/2025, seseorang yang […]
By lbhbandung
Tran Logistik Perkasa perusahaan Pemilik tongkang Nautica 22, mengungkap karamnya tongkang diakibatkan cuaca buruk. Pernyataan ini tentu saja tidak bisa dijadikan alasan perusahaan melepas tanggung jawabnya. Perusahaan tidak dapat memungkiri kerusakan lingkungan yang timbul karena peristiwa ini. Apalagi, menurut international Maritime Organization (IMO) batu bara telah dikategorikan sebagai muatan curah berbahaya. Perusahaan harus bertanggung jawab […]
By lbhbandung
Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan pasokan kapasitas listrik terbesar se Indonesia, kapasitas terpasang pembangkit listrik 11.743,25 Megawatt (BPS, 2024). Ini menunjukan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi yang surplus listrik. Di Jawa Barat sendiri setidaknya ada empat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang beroperasi, diantaranya PLTU Pelabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi, PLTU 1 Indramayu, […]
By lbhbandung
Pemadaman listrik karena kendala operasional pembangkit, dirasakan oleh sejumlah wilayah, termasuk di Jawa Barat. Sayangnya pemadaman ini terjadi bukan karena sedikitnya produksi energi melainkan buruknya pengelolaan energi yang akan dan telah dihasilkan. Buruknya tata kelola energi kita juga bisa terlihat dari hulu hingga hilir. Baru-baru ini, pada Selasa (17/062026) kapal tongkang yang mengangkut batubara sekitar […]
By lbhbandung
