Preloader
  • 082120171321
  • Jl. Sukanagara No.48, Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat

Berita

Siaran Pers: Kemenangan Buruh Jawa Barat Berlanjut di Jakarta, SK UMSK Jabar Tetap Dibatalkan!

Bandung, 15 Oktober 2026 — Kasus sengketa upah minimum sektoral para buruh di Jawa Barat yang sudah berlangsung dengan sangat bertele-tele selama hampir satu tahun lamanya telah secara resmi diputus di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026 lalu. PTTUN Jakarta menyatakan permohonan KASBI Jawa Barat sebagai […]

KALABAHU 31: Mengawal Hak Asasi, Rebut Demokrasi

Perkembangan situasi hukum, politik, ekonomi, dan demokrasi di indonesia memperlihatkan semakin kompleks nya hubungan antar negara, kekuasaan dan masyarakat. Ketimpangan penguasaan sumber daya agraria, kerusakan lingkungan hidup, percepatan pembentukan regulasi, perluasan peran militer dalam urusan sipil, serta berbagai persoalan perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian dari dinamika yang perlu dibaca secara menyeluruh.  Persoalan agraria dan […]

Tak Mau Kalah, Gubernur Jawa Barat dan APINDO Mengajukan Banding

Bandung, 14 Agustus 2026 –– Setelah Perkara Nomor 29/G/2026/PTUN.BDG diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Juli 2026 lalu, Gubernur Jawa Barat selaku Tergugat dan APINDO Jawa Barat selaku Tergugat II Intervensi secara resmi mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Upaya banding oleh pihak Gubernur dan APINDO praktis telah mengulur-ulur proses […]

Negara Kilat Urus Izin Militer, Lambat Akui Tanah Rakyat

BANDUNG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung mengecam dan menolak secara mutlak penyerahan 17 Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Senin, 27 Juli 2026, di Jakarta Pusat. Izin seluas 961,33 hektare itu akan digunakan untuk pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) […]

Lempar Isu Sembunyi Tangan: Pengabaian Negara atas Persekusi dan Perda “Penyimpangan Seksual” di Jawa Barat

Pemerintah di beberapa daerah Jawa Barat telah menerbitkan peraturan daerah (Perda) tentang pencegahan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual. Mulai dari Perda Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2023, Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021, Perda Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2020, hingga terbaru Perda Kota Bandung yang baru disahkan pada Juni 2026 lalu. Di […]

Negara Lepas Tangan, Warga Disuruh Jadi “Koboy” Berburu Begal

“Lagi-lagi rakyat yang berkorban paling besar” adalah sebuah kalimat paling pas dikatakan untuk merespon situasi hari ini. Permasalahan Bandung sangatlah banyak salah satunya adalah mengenai kejahatan begal yang terasa tak pernah benar-benar terselesaikan–atau minimal dibentuk sistem yang mencegah atau meminimalisir–peluang terjadinya pembegalan. Sejak periode 1 sampai dengan 21 Juli 2026 menurut rilis dari Polrestabes Bandung […]

BURUH MENANG! KESEWENANGAN GUBERNUR JABAR TERBUKTI DI PTUN BANDUNG

BANDUNG, 22 Juli 2026 — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan seluruh gugatan gabungan serikat buruh (KASBI, FSPMI, FSP-KEP, dan SPN) terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat Tahun 2026. Melalui Putusan Nomor 29/G/2026/PTUN.BDG, Majelis Hakim membatalkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang UMSK 2026 tertanggal 29 Desember 2025 (SK UMSK 2026) […]

Kesewenang-wenangan itu Bernama Keputusan Gubernur Jawa Barat

Rabu, 1 Juli 2026–Rangkaian pembuktian perkara Nomor 29/G/2026/PTUN.BDG mengenai gugatan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 perihal Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di Jawa Barat telah selesai. Pembuktian diakhiri dengan pemeriksaan “ahli” dari pihak Gubernur Jawa Barat selaku Tergugat, yakni seorang pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat dalam perumusan PP No 49/2025, seseorang yang […]

Tongkang Karam, Perusahaan & Negara Harus Bertanggung Jawab  Mutlak

Tran Logistik Perkasa perusahaan Pemilik tongkang Nautica 22, mengungkap karamnya tongkang diakibatkan cuaca buruk. Pernyataan ini tentu saja tidak bisa dijadikan alasan perusahaan melepas tanggung jawabnya. Perusahaan tidak dapat memungkiri kerusakan lingkungan yang timbul  karena peristiwa ini. Apalagi,  menurut international Maritime Organization (IMO) batu bara telah dikategorikan sebagai muatan curah berbahaya. Perusahaan harus bertanggung jawab […]