Preloader
  • 082120171321
  • Jl. Sukanagara No.48, Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat

Opini Hukum

Menelaah Istilah Preventive Strike dalam Aksi Demonstrasi

“Bukan ditangkap, tapi diamankan.” Begitu kata Kapolrestabes Bandung Dedi Supriyadi saat ditanya mengenai kenapa kepolisian melakukan penangkapan terhadap empat orang mahasiswa saat aksi demonstrasi sedang berjalan di DPRD Provinsi Jawa Barat pada 11 Juni 2026. “Namanya juga preventive strike. Demo ini biar lancar, biar lebih terarah.” Ujarnya lagi saat menanggapi penggeledahan terhadap beberapa jurnalis yang […]

Pembubaran Paksa Kegiatan Ijtima Khudam Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Watu Gambir Park, Karangpanda, Karanganyar, 5–6 Juni 2026

I. PENDAHULUAN Opini hukum ini disusun oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung sebagai respons atas peristiwa pembubaran paksa kegiatan Ijtima Khudam Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang berlangsung di Watu Gambir Park, Karangpanda, Karanganyar, pada tanggal 5–6 Juni 2026. Pembubaran tersebut dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort (Kapolres) setempat di bawah tekanan massa yang mengatasnamakan Forum Ukhuwah Umat […]

Vasektomi dan Kontrol Populasi: Antara Kebijakan dan Keadilan Sosial

Oleh: Ahmad Budi Santoso Wacana pengendalian populasi melalui program vasektomi kembali mengemuka, kali ini dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam pernyataannya, ia mengusulkan agar vasektomi dijadikan salah satu strategi untuk menekan angka kemiskinan di kalangan masyarakat kelas bawah. Gagasan ini segera memantik kontroversi. Bukan karena metode vasektomi itu sendiri, melainkan karena sasaran dan […]

OTONOMI KHUSUS PAPUA: DESENTRALISASI ASIMETRIS ATAU GERRYMANDERING PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024?

Oleh: Adhitiya Augusta Triputra Pada tahun 2022 terdapat 4 wilayah di Papua mendapatkan pemekaran wilayah dengan otonomi khusus lewat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua sebagai dasar dibentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Dasar hukum pemekaran wilayah tersebut […]

Muller Bersaudara Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka, Praktik Mafia Tanah Semakin Nyata Terlihat 

Mei 2024 menjadi bulan yang mengejutkan bagi warga Dago Elos. Tepat pada 6 Mei lalu, Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) akhirnya menetapkan Heri Hermawan Muller dan Dodi Rustendi Muller sebagai tersangka. Setelah menanti hampir 9 bulan lamanya, pelaporan pidana warga Dago Elos mulai menunjukkan titik terang. Penetapan tersangka ini semakin memperlihatkan dengan terang bagaimana […]

Hubungan Industrial Pancasila: Sebuah Konsep Penundukan Kelas Pekerja?

  Melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 76 Tahun 2024, dipertunjukkan kembali sebuah konsep problematik dalam dunia perburuhan: Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Sekilas, tidak ada yang masalah dalam konsep ini. Namun, jika ditelisik melalui kesejarahannya, konsep HIP melatarbelakangi bagaimana Pancasila dijadikan sebagai alat penundukan kelas pekerja. Akankah “HIP baru” ini menyerupai bentuk asalnya? Pancasila dan Politik […]

Perlindungan terhadap Transpuan : Pembelajaran dari Kasus “Prank” Sampah Ferdian Paleka

  Di tulis Oleh : Dr. Nella Sumika Putri, S.H., M.H. (Pengajar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran) Pada bulan Ramadhan yang lalu masyarakat diramaikan oleh perbuatan “prank” yang dilakukan oleh seorang youtuber Ferdinan Paleka terhadap transpuan di kota Bandung. “Prank” tersebut menggunakan modus pemberikan sembako tetapi diisi dengan sampah. Rekaman perbuatan Ferdian dkk tersebut di upload […]

Gerakan Buruh Sebagai Perjuangan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

  Apakah yang menjadi cita-cita gerakan buruh? Apakah merubah sistem ekonomi negara? Apakah merebut alat-alat produksi?  Atau terciptanya masyarakat tanpa kelas? Tak ada yang salah dengan cita-cita luhur tersebut. Pada intinya cita-cita gerakan buruh adalah terciptanya kesejahteraan bagi kaum buruh dan keluarganya. Dan untuk mencapai tujuan itu serikat buruh tentu memiliki capaian-capaian yang terukur dan […]

Analisis Pasal 156 a KUHP dan UU No 1 tahun 1965 terkait tindak pidana penodaan agama yang terjadi di Jawa Barat

I. Latar Belakang Seperti diketahui Jawa Barat adalah provinsi yang paling intoleran di Indonesia dalam persoalan hak asasi manusia terkait jaminan atas hak kebebasan berkeyakinan dan beragama. Berdasarkan laporan Kontras, pada tahun 2015 terdapat 41 kasus pelanggaran ham dengan didominasi masalah keagamaan.