Bantuan Hukum Di Tengah Kegagalan Negara
Lembaga Bantuan Hukum Bandung yang lebih dikenal dengan sebutan LBH Bandung didirikan pada 16 Februari 1981 oleh Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Peradin berkeinginan untuk membentuk organisasi bantuan hukum untuk membantu masyarakat marjinal dengan menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma dan kemudian terbentuklah LBH Peradin Bandung.
Dalam Kongres Peradin pada 1981, sebuah rencana diajukan untuk mengintegrasikan diri ke dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan LBH Peradin Bandung kemudian mengubah namanya menjadi LBH Bandung. LBH Bandung merupakan kantor cabang dari Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat dan berkedudukan di Kota Bandung, meskipun dalam beberapa hal tetaplah memiliki otonomi tersendiri.
Melihat keteguhan dan kegigihan perjuangan warga dan pedagang pasar gotong royong di Limbangan Garut seharusnya membuat kita belajar bahwa dengan upaya membentuk kebersamaan yg kuat serta hidup dalam kemandirian merupakan prasyarat utama untuk menciptakan keadilan.
Dipersilakan kepada kawan-kawan sekalian untuk menyaksikan video karya watchdoc yang menceritakan perjuangan dari Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan (P3L) dalam membangun pasar gotong royong yg sampai hari ini masih terus berjalan.
Masyarakat harus memiliki posisi dan peran signifikan dalam membangun keadilan dan supremasi hukum.
Untuk itu, strategi dan orientasi program LBH Bandung diarahkan pada setiap upaya mendorong terwujudnya Negara hukum yang demokratis dan menjamin keadilan social dengan menjadikan bantuan hukum sebagai dasar pijakan utama. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut LBH Bandung memiliki prioritas program antara lain:
Konsultasi hukum diberikan kepada setiap orang untuk semua jenis kasus.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kerangka advokasi hukum dan hak asasi manusia yang bertujuan untuk membangun gagasan dan ide-ide baru terhadap Lembaga Bantuan Hukum Bandung.
Pendampingan hukum ditujukan kepada kasus-kasus yang memenuhi kriteria
Pendidikan hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari kerangka advokasi LBH Bandung yang bertujuan untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil dan meningkatkan kemampuan organisasi masyarakat sipil dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
