Preloader
  • 082120171321
  • Jl. Sukanagara No.48, Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat

Buku dan Zine

  • 24/09/2026

KERTAS KERJA YLBHI-LBH REGION JAWA MENUNDA PENSIUN, MEMINDAHKAN BEBAN: CO- FIRING BIOMASSA SEBAGAI SOLUSI PALSU TRANSISI ENERGI

Kertas kerja “Menunda Pensiun, Memindahkan Beban: Co-Firing Biomassa sebagai Solusi Palsu Transisi Energi” mengkaji praktik co-firing biomassa di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jawa dalam konteks agenda transisi energi dan target Net Zero Emission Indonesia 2060. Alih-alih mempercepat pemensiunan PLTU batu bara, co-firing berpotensi memperpanjang operasional pembangkit melalui pencampuran biomassa dengan batu bara. […]

By lbhbandung

  • 13/06/2026

Amicus Curiae Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pendapat Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Perkara Nomor 97/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Dokumen ini disusun sebagai kontribusi LBH Bandung dalam kerangka amicus curiae (sahabat pengadilan) dengan tujuan untuk memberikan perspektif hukum kritis yang berbasis pada prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, […]

By lbhbandung

  • 12/05/2026

CATATAN KRITIS LBH BANDUNG TERHADAP ISU KEBEBASAN SIPIL DAN POLITIK DI JAWA BARAT SEPANJANG TAHUN 2025

Kebebasan sipil dan berkumpul berada diambang batas, rezim Prabowo menempatkan unsur militer tentunya memiliki konsekuensi berkontra nya dengan kemajuan masyarakat sipil sebagai pilar penyeimbang dan subjek hukum yang utama. Inilah yang menjadi terjemahan konstitusi kita secara tegas menyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa indonesia adalah negara demokrasi (kedaulatan […]

By lbhbandung

  • 13/02/2026

Potret Kasus-Kasus Pembangunan PLTU di Jawa Barat

Problematika keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tentunya memiliki dampak buruk bukan cuma terkait dengan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan semata. Ada beberapa cerita bahwa pembangunan PLTU ini menuai beberapa masalah yang timbul dari berbagai aspek, dimulai dari perubahan ruang yang menjadi pemicu perubahan struktur sosial masyarakat, perubahan sosial masyarakat terhadap mata pencaharian hingga dampak […]

By lbhbandung

  • 28/01/2026

Kertas Kerja Ironi Co-Firing Biomassa PLTU Batu Bara di Jawa Barat

Krisis iklim yang semakin memburuk tidak dapat dilepaskan dari model pembangunan dan sistem energi yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam secara masif. Jawa Barat, sebagai salah satu pusat industri dan konsumsi energi nasional, berada di garis depan dampak krisis tersebut; mulai dari pencemaran udara, kerusakan ruang hidup, konflik agraria, hingga meningkatnya kerentanan […]

By lbhbandung

  • 14/01/2026

Policy Paper: The Need for Protection of Workers’ Rights Affected by the PLTU Retirement

Early retirement of coal-fired power plants (PLTU) is often framed as part of the energy transition toward cleaner sources. Yet beyond the energy shift, questions of justice cannot be ignored. Through the JETP scheme, several coal plants in Indonesia—such as Cirebon 1 and Pelabuhan Ratu—are planned for early retirement, but policy direction is becoming increasingly […]

By lbhbandung

  • 13/01/2026

Kertas Kebijakan: Perlindungan Hak Pekerja Pensiunan PLTU

Pemensiunan dini PLTU kerap disebut sebagai bagian dari transisi energi menuju sumber yang lebih bersih. Namun, di balik itu, ada persoalan keadilan yang tak boleh diabaikan. Melalui skema JETP, beberapa PLTU di Indonesia seperti Cirebon 1 dan Pelabuhan Ratu direncanakan pensiun dini, tetapi arah kebijakannya kini semakin tidak pasti. Dalam JETP Progress Report tahun 2025, […]

By lbhbandung

  • 08/10/2025

Amicus Curiae Anti-SLAPP

Dokumen berikut menjelaskan seputar Amicus Curiae terhadap Perkara Nomor 400/PDT/2025/PT.DKI jo 417/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. Pada pokoknya Amicus Curiae ini berbicara mengenai gugatan yang dialami oleh Dhiccy Sandewa, Ajat Sudrajat dan Leo Yoga Pratama pasca Mahkamah Agung memutus perkara Judicial Review yang diputus pada 19 Maret 2024 bernomor 6P/HUM/2024 yang dimohonkan pada 27 Desember 2023. Baca, sebarkan, lawan!

By lbhbandung

  • 18/09/2025

Bela Hak Sesama: #WargaBelaWarga

Menghadapi kondisi maraknya kriminalisasi aksi dan label “antek asing” atau “makar”, penting bagi kita semua untuk mengetahui hak mendasar sebagai warga negara. Dokumen Bela Hak Sesama #WargaBelaWarga ini membongkar: •⁠ ⁠Kenapa aksi demonstrasi tidak termasuk ke dalam tindak pidana •⁠ ⁠Bagaimana narasi “agen asing” dipakai untuk melemahkan gerakan rakyat •⁠ ⁠Hak anak & kebebasan berekspresi […]

By lbhbandung