Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 X 1000 MW Dinyatakan Tidak Sah dan Dicabut.

Penolakan warga Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu atas Pembangunan PLTU Indramayu 2 X 1000 MW tidak hanya didasari oleh problem administrasi semata yaitu pelanggaran terhadap proses perizinan. Penolakan warga pada dasarnya adalah penolakan pada rencana pembangunan yang merusak ruang hidup mereka dan merusak lingkungan. Penolakan tersebut dilakukan dengan mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat tertanggal 26 Mei 2015.
Penolakan warga dimenangkan dengan adanya putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara No 90/G/LH/2017?PTUN.BDG pada hari Rabu, 06 Desember 2017. Adapun hakim membacakan amar putusan diantaranya:
1. Menyatakan tidak sah objek gugtan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat.
2. Memerintahkan kepada Bupati Indramayu untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat.
Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Surat Keputusan Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh bupati bukan merupakan kewenangannya, melainkan kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Indramayu. Selain itu pembangunan jetty PLTU Indamayu 2×1,000 MW akan dilakukan di area pantai dengan panjang kurang lebih 800 m merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut berdasarkan Berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Pemerintahan Daerah serta Lampiran UU Pemerintahan Daerah Bagian No. I Huruf Y sub urusan nomor 1, maka penggunaan area pantai di bawah 12 mil untuk pembangunan jetty PLTU Indramayu 2 x 1000 MW merupakan urusan kelautan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikan surat keputusan tersebut tidak berlaku.


LBH Bandung yang tergabung dalam Tim Advokasi Hak Atas Keadilan Iklim bertindak sebagai kuasa Hukum warga menekankan beberapa poin yang menjadi dasar gugatan dilayangkan. Adapun dasar gugatan tersebut ialah;
1. Bupati tidak berhak menerbitkan objek gugatan .Penerbitan objek gugatan dalam hal ini izin lingkungan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Pemerintahan Daerah serta Lampiran UU Pemerintahan Daerah Bagian No. I Huruf Y sub urusan nomor 1.
2. Bupati tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan sehingga izin lingkungan harus dinyatakan tidak sah dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari penerbitan objek gugatan dianggap tidak pernah ada.
3. Izin Lingkungan diterbitkan tanpa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH). Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 36 ayat (2) UU PPLH 32 tahun 2009, yaitu “Izin Lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup.”
4. Izin lingkungan diterbitkan tanpa Melibatkan Partisipasi Masyarakat yang Terkena Dampak. Sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Izin lingkungan
5. Objek gugatan diterbitkan berdasarkan pada dokumen AMDAL yang mengandung cacat hukum, kekeliruan, dan penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi, sehingga cacat substantif. Diantaranya Rona awal lingkungan hidup,Penentuan besaran dan sifat dampak penting hipotetik,Evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting; dan RKL-RPL.
6. Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Putusan ini tentu menjadi penting dan menjadi pelajaran yang sangat berharga bukan hanya bagi warga Desa Mekarsari Kecamatan Patrol, juga bagi setiap orang yang kepentingan atas ruang hidupnya di rusak oleh satu kepentingan Pembangunan. Kerusakan ruang hidup yang nyata-nyata dikorbankan demi sebuah kebijakan yang jelas tidak pro terhadap kepentingan masyarakat. Keputusan majelis Hakim hari ini menjadi teguran kepada Jokowi untuk meninjau ulang proyek-proyek berskala besar di Jawa Barat karena berpotensi menimbulkan kerugian dan hilangnya mata pencaharian rakyat.

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *