MAYDAY 2019 : Seruan Anti Perbudakan Modern

Salam solidaritas!

1 Mei merupakan sebuah momentum bagi seluruh gerakan rakyat melawan penindasan. Khususnya bagi buruh, namun tidak menutup kemungkinan perlawanan terhadap segala bentuk penindasan ini sejatinya akan dirajut oleh seluruh elemen lainnya seperti petani, mahasiswa, dan masyarakat perkotaan dimana pada frekuensi yang searah memiliki semangat perjuangan. Peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional gambaran nyata suatu perlawanan yang diiringi semangat revolusioner untuk bersikap bahwa penghisapan dan penindasan akibat sistem kapitalisme telah berdampak kepada perampasan kemerdekaan  dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, sehingga itulah yang harus kita lawan dan rebut.

Sejarah telah mencatat bahwa 1 Mei merupakan peristiwa penting bagi kelas pekerja dimana perlawanan rakyat terhadap penguasaan modal dan penguasa yang menindas kaum buruh secara nyata telah berhasil menghasilkan kemenangan. Maka dari itu semangat yang berkobar dari kemenangan dua abad silam tersebut tentunya masih memiliki relevansi terhadap perjuangan buruh dimasa sekarang.

Lembaga Bantuan Hukum Bandung turut dalam barisan yang melawan dalam aksi May Day 1 Mei 2019. Segala bentuk perampasan Hak Asasi Manusia terutama bagi kaum buruh hingga saat ini masih terus dijalankan oleh mereka yang melanggengkan sistem kapitalisme global, bahkan segala jenis penindasan ini telah bermetafora dan bergerak cepat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dari rajin nya negara membentuk regulasi maupun kebijakan yang tidak mencerminkan kesejahteraan sampai kepada pemberangusan gerakan-gerakan di akar rumput saat ini masih terjadi.

Pemilik modal dan negara telah menjadi dua unsur yang saling berkelindan, meningkatkan jarak relasi kuasa bila dibandingkan dengan pekerja. Keterhubungan ini menghasilkan sikap bahwa martabat manusia hanya dapat nilai berdasarkan pada aspek produktifitasnya. Rezim kekuasaan melalui kebijakan ekonomi politik selalu berpihak kepada kepentingan pemodal dan selalu menutup mata terhadap kesejahteraan.

Sampai hari ini masih terdapat persoalan-persoalan perburuhan yang tentunya harus ditanggapi secara serius bagi gerakan buruh. Kebijakan politik upah murah melalui pengesahan Peraturan Pemerintahan Pengupahan atau yang dikenal PP 78 sejak tahun 2015 yang dimana pada konteks penetapan upah buruh harus melihat laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak kepada kenaikan upah buruh diangka 8-11 % setiap tahun nya ini mencerminkan bahwa pemerintah hanya berpihak kepada pemodal yang semata mata hanya untuk menjaga upah murah. Kebijakan upah murah ini juga membatasi bahkan tidak dilibatkannya partisipasi pihak buruh untuk menentukan upah yang layak setiap tahunnya.

Permasalahan fleksibilisasi tenaga kerja masih relevan dengan situasi perburuhan hari ini, dengan dalih menciptakan sistem produksi yang efisien dan mengurangi pengangguran pada kenyataannya tidaklah demikian. Penggunaan tenaga alih daya atau Outsourcing masih diberlakukan dalam hubungan kerja antara Buruh dan Perusahaan. Meskipun Pasal – pasal di UU Ketenagakerjaan terkait penyerahan sebagian pekerjaan pada perusahaan lain telah ditafsirkan ulang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, lantas tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian Hukum bagi buruh. Bentuk – bentuk ketidakadilan yang dialami oleh sistem outsourcing ini diantaranya buruh banyak dipekerjakaan di pekerjaan inti, tidak ada perlindungan dari perusahaan vendor terhadap buruh outsoucing, rentan PHK sepihak akibat tidak ada kepastian kontrak kerja, pembatasan Hak berserikat, minimnya jaminan sosial, dan pengurangan hak- hak normatif.

Belum selesai dengan permasalahan outsourcing ada permasalahan pemagangan. Pada bulan April tahun 2017 Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) berkomitmen untuk membuka program pemagangan dengan melibatkan 5000 calon pekerja magang di 500 perusahaan Industri di Karawang. Sejak 2009 hingga November 2016 program pemagangan dalam negeri sudah diikuti oleh 169.317 ribu peserta (Kemenakertrans 2017). Rinciannya yaitu, 13.053 pemagang di tahun 2009, 14.006 pemagang di tahun 2010, 21.088 pemagang di tahun 2011, 23.071 pemagang di tahun 2012, 24.709 pemagang di tahun 2013, 26.367 pemagang di tahun 2014, 26.437 pemagang di tahun 2015, dan 20.586 pemagang hingga November 2016. Sementara untuk program pemagangan nasional yang dimulai tahun 2017 akan diikuti oleh sekitar 163.000 pemagang. Pemberlakuan sistem magang ini memang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan dan Permenaker No.PER.22/MEN/IX/2009. Namun ironisnya pemberlakuan sistem magang tersebut masih menyimpan celah – celah terhadap pelanggaran hak buruh.

Pelanggaran yang dapat terjadi diantaranya. Pertama tidak adanya kepastian kerja karena pemagang hanya diberi kesempatan bekerja selama beberapa bulan, Kedua Pemagangan seringkali melanggar ketentuan maksimal dalam peraturan perundang-undangan yaitu maksimal 1 (satu) tahun, Ketiga tidak adanya upah yang diberikan melainkan hanyalah uang saku yang jumlahnya seringkali jauh dari kelayakan,  Keempat munculnya lembaga-lembaga pelatihan kerja yang memungut biaya secara liar dari pemagang. Dari pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dilihat bahwa sistem pemagangan merupakan siasat busuk pengusaha untuk mempekerjakan dan membayar upah murah terhadap buruh.

Berkumpul dan membentuk serikat merupakan suatu Kebebasan yang dilindungi dalam konstitusi (enable rights). Hal tersebut tercantum dalam Konvensi ILO No.87 tahun 1948 tentang Kebebasan berserikat dan perlindungan Hak untuk berorganisasi, selanjutnya juga  dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, pasal 24 ayat (1) UU 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja secara jelas menyatakan bahwa Negara menjamin kebebasan bagi setiap warga Negara untuk berkumpul dan membentuk serikat. Lagi – lagi peraturan perundang-undangan hanya tegas dalam bunyi pasalnya saja, tidak dalam penerapan hukumnya.  Sepanjang tahun 2018 dan 2019 Federasi Sebumi KASBI mengalami tindakan pemberangusan serikat buruh dengan cara memPHK  dan mutasi pengurus Serikat Buruh yang baru mendirikan serikat. Pada tahun 2018 pekerja di PT Metro Tara di PHK oleh perusahaan dengan alasan mendirikan serikat pekerja yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kerja, kemudian pada tahun 2019 Pekerja di PT leuwitex Cimahi juga mengalami intimidasi dan pengurus serikat banyak yang di mutasi ke bagian line produksi yang berbeda oleh perusahaan akibat mendirikan serikat pekerja.

Kejadian tersebut menunjukkan pemberangusan serikat buruh masih terjadi di Indonesia. Tindakan – tindakan union busting masuk dalam kategori pidana perburuhan, menurut pasal 28 jo. Pasal 43 ayat (1) UU SP/SB sanksi pidana yang diberikan adalah pidana penjara minimal  1 tahun sampai dengan maksimal 5 tahun. Sistem hukum pidana di Negara ini masih belum bisa mengakomodir tindak pidana union busting, seringkali pengaduan – pengaduan yang dilaporkan kepada pihak pengawas ketenagakerjaan dan kepolisian selalu mendapat respons yang kurang maksimal, kasus yang masuk seringkali tidak ditindaklanjuti. Maka dari itu, pembentukan Desk Pidana Perburuhan di Kepolisian menjadi urgensi bagi kondisi kebebasan berserikat dan berkumpul.

Pada konteks di Jawa Barat sendiri adapun persoalan relokasi industri yang tentunya akan menjadi konsep penindasan terhadap kaum buruh di kemudian hari. Relokasi industri ini merupakan pengaturan kembali ruang produksi yang ditujukan agar aktor-aktor kapitalis bersama negara untuk meraup keuntungan secara lipat ganda dan menjauhkan konteks kerugian dari kedua aktor tersebut. Pola ini tentunya berakibat kepada PHK secara masal yang dialami oleh buruh, pembubaran serikat buruh dan absen nya tanggung jawab pemilik modal terhadap hak buruh yang akan di berhentikan.

Pelaksanaan relokasi industri ini ditujukan untuk kepada percepatan produksi ditopang melalui tekanan biaya logistik dan transportasi yang berujung kepada pengkonsentrasian satu zona industri di wilayah baru dengan memanfaatkan kebijakan upah yang rendah. Posisi negara sudah dipastikan mendukung konsep relokasi industri ini, hal tersebut berkaitan dengan proyek infrastruktur yang telah dirancang secara terstruktur oleh negara melalui kanal kebijakan yang memberikan fasilitas sehingga memudahkan pelaksanaan relokasi industri seperti perubahan kebijakan tata ruang yang cepat, pembangunan sumber energi yang akan dibutuhkan pada aktifitas produksi, dan privatisasi sumber daya alam.

Jika ditarik lebih luas pembangunan infrastuktur demi lancarnya pelaksanaan relokasi industri ini sudah secara jelas akan di dukung oleh skema utang luar negeri, sehingga dampak yang akan ditimbulkan ini menjadi gerbang terbuka selebar-lebarnya bagi investasi modal. Dampak yang ditimbulkan pun tentunya akan berujung kepada praktik penggusuran, timbulnya konflik agraria, sampai kepada persoalan sosial lainnya.

Seperti halnya buruh dalam ranah publik, buruh di ranah domestik (diberi berbagai sebutan seperti asisten rumah tangga atau gelar lainnya pahlawan devisa negara) dan buruh dalam sektor informal (sebutan lainnya kemitraan) juga mengalami kemelut permasalahan yang tidak lebih baik. Upah yang jauh dari kata layak, jam kerja yang tidak mengenal kata lelah,  jaminan sosial yang “dijauhkan” dari buruh, praktek pedagangan manusia yang seringkali tidak terlepas dari bumbu seksual, pemalsuan dokumen dan identitas, pekerja di bawah umur, dll.

Oleh karena itu Lembaga Bantuan Hukum Bandung menyatakan sikap:

  1. Menyerukan untuk melakukan koalisi pergerakan lintas sektoral.
  2. Mendesak pemerintah untuk mencabut PP 78 karena merugikan Buruh;
  3. Menyerukan hentikan PHK sepihak terhadap Buruh;
  4. Mendesak pemerintah untuk menghapus sistem kerja kontrak, outsourcing, dan magang;
  5. Mendukung kebebasan berkumpul dan berserikat bagi serikat buruh serta menentang keras pemberangusan Serikat Buruh;
  6. Mendesak pemerintah untuk mencabut izin perusahaan yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan hidup;
  7. Mendesak untuk penindakan tegas kepada perusahaan yang melakukan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap buruhnya;
  8. Menolak keras segala jenis kekerasan seksual di ruang kerja;
  9. Mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan sosial yang layak bagi Buruh;
  10. Mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap Buruh Migran;

Terlepas dari sektor pekerjaan, baik informal maupun formal. Ranah domestik maupun publik, semua permasalahan yang dihadapi oleh buruh (siapapun yang bekerja dan mendapatkan upah) merupakan perluasan dari praktek perbudakan modern. Buruh tidak bisa menolak atau membebaskan diri dari permasalahan tersebut karena adanya keterpaksaan ekonomi, politik, ataupun sosial yang semakin dipertegas dengan adanya ketimpangan relasi kuasa yang kian meningkat.

LAWAN PERBUDAKAN MODERN !

Selamat Hari Buruh Internasional

1 Mei 2019

LBH Bandung

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *