Mengungkap Praktik Kerja Outsourcing yang tidak manusiawi di Perusahaan BUMN harus terus dilakukan

SIARAN PERS

Pada hari rabu tanggal 6 November tahun 2019 Pengadilan Hubungan Industrial Kota Bandung telah memutus perkara Nomor 171/PDT.sus/PHI.bdg/2019 antara Gito Martono DKK yang tergabung dalam FSP PPMI SPSI (Federasi Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) melawan PT. Jasa Marga (Persero) dan Koperasi Jasa Marga Bhakti VI Bandung. Sekilas perkara ini tampak seperti perselisihan hubungan Industrial yang rutin diadili di PHI Kota Bandung, namun bagi Kami proses gugatan di pengadilan merupakan suatu fase pembuktian kebenaran setelah bertahun-tahun berjibaku dengan urusan kompleks dalam upaya menuntut keadilan dalam masalah PHK sepihak yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga.

Gito Martono (Paramedis), Usep Sepudin (Petugas Gerbang Tol), dan Asep Deni (Petugas Gerbang Tol) kami adalah buruh PT. Jasa Marga yang dipekerjakan secara outsourcing lebih dari 10 tahun. Perjuangan kami diawali bersama dengan kawan-kawan FSP-PPMI-SPSI (Federasi Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan dan Media Informasi, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ) sejak November tahun 2013. Saat itu di PT. Jasa Marga sedang terjadi PHK secara sepihak melalui surat edaran yang ditempel pada masing-masing tempat kerja dengan alasan adanya pergantian perusahaan vendor outsourcing sehingga Para Pekerja dianggap diberhentikan dan harus melamar kembali kepada perusahaan outsourcing yang baru. Surat edaran tersebut kemudian berdampak pada  57 orang buruh outsourcing di PT Jasa Marga cabang tol Purbaleunyi Bandung, diikuti dengan ratusan buruh outsourcing Jasa Marga di Cabang lain seperti Jakarta-Cikampek dan Jagorawi.

Melihat Kondisi tersebut tentu saja membuat kami dan kawan-kawan buruh outsourcing lainnya  melakukan keberatan dan serangkaian protes kepada manajemen PT. Jasa Marga. Dimulai dengan perundingan pada bulan desember 2013 yang disambut oleh itikad tidak baik perusahaan dengan tidak menghadiri pertemuan bipartit tersebut. Selanjutnya pada bulan Januari 2014 direksi PT Jasa Marga dan Buruh Outsourcing Jasa Marga dipanggil untuk mrnghadiri pertemuan mediasi oleh Dirjen PHI Kemenakertrans, dan ditutup dengan hasil tidak adanya kesepakatan.

Perjuangan kami pernah memasuki tahapan pengaduan kepada instansi – instansi kenegaraan,  Pengaduan – pengaduan tersebut pernah dilakukan bersama aliansi Geber BUMN yang merupakan kumpulan dari beberapa pekerja BUMN yang sama – sama mengadapi persoalan dengan masing-masing perusahaannya. Pada tanggal 5 Maret 2014 Menteri Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan Surat Edaran No. SE- 2/MBU/2014 yang pada intinya penerapan outsourcing di lingkungan BUMN dilarang dan tidak sesuai dengan pasal 65 dan 66 Undang-Undang No.13 tahun 2003. Selanjutnya pada tanggal 8 September 2014 dilaksanakan agenda RDP dan RDPU Komisi IX DPR RI dengan Satgas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outscourcing, Kejaksaan, Direksi-Direksi BUMN dan Geber BUMN yang telah bersepakat bahwa perubahan status pekerja outsourcing harus diangkat menjadi pekerja tetap dan dilakukan tanpa seleksi ulang. Akan tetapi setelah semua itu dilakukan PT. Jasa Marga tetap tidak mau untuk mempekerjakan kami kembali sebagai Pekerja Tetap di PT. Jasa Marga.

Karena sikap dari PT. Jasa Marga yang semakin Arogan dan memilih untuk memberhentikan ratusan pekerjanya, maka kami bersama kawan-kawan FSP PPMI SPSI memutuskan untuk melakukan demonstrasi di depan kantor Pusat PT Jasa Marga pada 9 sampai 13 Juni 2014. Aksi demonstrasi pada saat itu dilakukan dengan maksud menuntut PT. Jasa Marga mempekerjakan kembali ratusan pekerja outsourcing sebagai pekerja Tetap di PT. Jasa Marga. Selama aksi berlangsung PT. Jasa Marga  bukan semakin melunak dan membuka kesempatan bagi buruh untuk menyampaikan tuntutannya, melainkan aksi demonstrasi tersebut dibalas balik dengan pengerahan aparat kepolisian dan preman yang mengintimidasi dan mencegat massa aksi di beberapa gerbang tol. Setelah aksi tersebut selesai banyak dari buruh yang mengikuti aksi dipaksa menerima tawaran perusahaan dengan menerima kompensasi dan dipekerjakan kembali secara outsourcing.

Setelah upaya – upaya sebelumnya dilewati, kami memutuskan untuk menempuh jalur litigasi dengan menggugat PT. Jasa Marga dan Koperasi Jasa Marga Bhakti IV ke PHI Bandung. Sebelum memulai proses gugatan kami kembali mendapatkan masalah penundaan yang berlarut dari Disnaker Provinsi Jawa Barat. Atas kondisi tersebut kami melaporkan Disnaker Jabar ke Ombudsman, kemudian hasil pemeriksaan ombudsman No. 0071/LM/VI/BDG/2017  menyatakan bahwa Disnaker Jabar terbukti melakukan tindakan maladministrasi dalam proses mediasi tripartit dan harus segera menerbitkan anjuran sebagai prasyarat gugatan hubungan Industrial.

Kemudian pada tanggal 11 Juli 2019 kami mendaftarkan gugatan bersama LBH Bandung sebagai kuasa hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial Bandung. Proses persidangan berlangsung kurang lebih 5 bulan, kemudian pada tanggal 6 November Majelis Hakim memutus perkara tersebut. Fakta-fakta yang terbukti selama persidangan diantaranya PT. Jasa Marga Terbukti mempekerjakan Gito Martono (Petugas Paramedis), Usep Saepudin (Petugas Gerbang Tol), dan Asep Deni (Petugas Gerbang Tol) telah dipekerjakan secara outsourcing selama lebih dari 3 tahun dan melanggar ketentuan pasal 65, 66 UU no. 13 tahum 2003. Selanjutnya jenis Pekerjaan Gito Martono DKK tidak termasuk kedalam pekerjaan yang dapat di-outsource-kan karena terhubung langsung dengan kegiatan usaha Jalan tol dan keberadaannya tidak dapat digantikan. Selain itu Gito Martono DKK juga terbukti masih melakukan pekerjaan selama masa jeda perpanjangan kontrak yang mana melanggar pasal 59 ayat (6) Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Sehingga konsekuensi hukum dari peristiwa tersebut kemudian majelis hakim memutuskan Gito Martono DKK berhak untuk dipekerjakan kembali di PT. Jasa Marga selaku Perusahaan Pemberi Kerja.

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tidak sepenuhnya memuaskan kami 100%, karena majelis hakim pada amar putusan selanjutnya menyatakan PHK dengan tanpa kesalahan, atau hakim menafsirkan kondisi tersebut disamakan dengan bentuk efisiensi di perusahaan. Pertimbangan hakim tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta, karena PT. Jasa Marga sampai hari ini masih melakukan kegiatan usahanya di bidang Perhubungan atau Jalan tol. Amar putusan majelis hakim diantaranya:

  1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan demi hukum hubungan kerja yang terjadi antara para pihak dalam perkara a quo adalah hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat I dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), sejak terjadinya hubungan kerja;
  3. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat I sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK tanpa adanya kesalahan;
  4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp 123.874.591 (Seratus Dua puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);
  5. Menghukum Tergugat I untuk membayar Tunjangan Hari Raya kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan jumlah total sebesar Rp 23.080.545 (Dua Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);
  6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 556.000 (Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Putusan pengadilan ini masih jauh menjawab rasa keadilan bagi sejumlah buruh di PT Jasa Marga yang bertahun-tahun dipekerjakan secara outsourcing dan tidak dipenuhi hak – haknya. Namun upaya kami juga tidak sia-sia, kami berhasil membuktikan bahwa praktik kerja outsourcing yang melucuti hak-hak buruh secara tidak manusiawi telah terjadi di PT. Jasa Marga, atau lebih umumnya dalam ruang lingkup Perusahaan BUMN. Perjuangan Buruh outsourcing PT. Jasa Marga seharusnya dapat membuka jalan bagi buruh-buruh BUMN lainnya untuk memperjuangkan hak-haknya demi kesejahteraan dan keadilan.

Bandung, 11 November 2019

Narahubung:

Gito Martono (+6281321991197)

Usep Saepudin

Asep Deni

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *