PERLAKUAN SEMENA-MENA CV. SANDANG SARI TERHADAP BURUHNYA

Wabah COVID-19 yang menjadi permasalahan setiap negara khususnya Indonesia, secara tidak langsung telah mempengaruhi kehidupan buruh pada saat ini, dengan maraknya pemutusan hubungan kerja hampir di setiap perusahaan. Sama halnya yang dialami oleh Buruh CV. Sandang Sari dari mulai dibayar upah murah sampai pembayaran Tunjangan Hari Raya dengan cara dicicil 3 kali selama 3 Bulan.
Keluarnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : M/3/HK.04/III/2020 Tertanggal 17 Maret 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19, Point 4 (empat) telah dijadikan alasan perusahaan untuk membayar upah Murah. Pada saat itu management CV. Sandang Sari melakukan pemberlakuan kerja secara bergilir dan libur secara bergilir pula dengan ketentuan, selama libur buruh hanya dibayar 35%. Karena hal ini dilakukan atas keputusan sepihak akhirnya masalah sisa upah sebesar 65% menjadi perselisihan hingga saat ini dan belum ada penyelesaiannya.
Diperparah lagi dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/6/HI.00.01/V/2020 Tertanggal 6 Mei 2020, Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 Di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19). CV. Sandang Sari mengambil langkah dengan melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya secara dicicil 3 kali selama 3 bulan. Padahal kedua Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut dalam pelaksanaannya harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak , antara pengusaha dan buruh/SP/SB. Namun semuanya dilakukan atas keputusan sepihak dari perusahaan. Hal ini pun menjadi penyebab terjadinya protes spontanitas dari buruhnya.
Dari kedua permasalahan tersebut pada akhirnya berdampak dengan di gugatnya sebagian besar buruh  CV. Sandang Sari di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung. Dengan gugatan tidak tanggung-tanggung sebesar 12 Milyar lebih dengan alasan perusahaan mengalami kerugian Materiil dan Imateril. Selain menggugat, CV. Sandang Sari telah melakukan PHK terhadap 10 Orang pengurus inti Serikat Buruh Mandiri (SBM) dan mengkriminalisasikan salah seorang Pengurus perempuan Sdri. Aan Aminah, dengan tuduhan penganiayaan terhadap Security Perusahaan. Yang saat ini telah dinyatakan sebagai tersangka.
Sejak 21 Juni 2020, yaitu sebelum proses hukum berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung, perusahaan juga telah merumahkan sebagian besar buruhnya untuk waktu yang tidak ditentukan dengan membayar upah sebesar 35%, hal ini pun berdampak pada penyelesaian beberapa permasalahan yang selalu ditolak oleh perusahaan. Karena posisinya diluar sehingga perusahaan dengan seenaknya menolak surat permohonan bipartite yang dikirim oleh serikat.
Dari beberapa tindakan dan perlakuan yang dilakukan perusahaan  telah melukai dan menyakiti hati buruhnya. Pada masa sulit saat ini yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan adalah melindungi dan memberikan bantuan pada buruhnya yang telah mengabdi dan memberikan keuntungan selama bertahun-tahun, malah diperlakukan dengan tidak berperikemanusiaan. Atas perlakuan dan tindakan tersebut, dengan ini kami menyatakan :
1. Mengutuk tindakan kepolisian terhadap kriminalisasi Pengurus Serikat Buruh Mandiri Federasi Serikat Buruh Militan (SBM F SEBUMI);
2. Hentikan segala bentuk kekerasan terhadap buruh yang memperjuangkan Hak-hak Normatif;
3.Bayarkan sisa kekurangan Upah sebesar 65% selama Libur dampak dari wabah COVID-19;
4.Cabut gugatan PMH di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung;
5. Pekerjakan kembali 10 Orang Pengurus Serkat Buruh Mandiri Federasi Serikat Buruh Militan (SBM F SEBUMI) yang telah di PHK sepihak.
NARAHUBUNG :
– SRI HARTATI      (0812-2065-4154)
– AAT KARWATI  (0812-2479-8634)

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *