Perlindungan terhadap Transpuan : Pembelajaran dari Kasus “Prank” Sampah Ferdian Paleka

Di tulis Oleh : Dr. Nella Sumika Putri, S.H., M.H. (Pengajar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran)

Pada bulan Ramadhan yang lalu masyarakat diramaikan oleh perbuatan “prank” yang dilakukan oleh seorang youtuber Ferdinan Paleka terhadap transpuan di kota Bandung. “Prank” tersebut menggunakan modus pemberikan sembako tetapi diisi dengan sampah. Rekaman perbuatan Ferdian dkk tersebut di upload dan menimbulkan protes dari banyak kalangan, yang berujung dengan ditangkap serta ditahannya Ferdian dkk oleh kepolisian.  Ferdian Paleka, diproses berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ferdian dkk disangka melakukan perbuatan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) ITE jo Pasal 310 KUHP, yang berdasarkan Putusan MK No 50 tahun 2008 adalah delik aduan (klacht delicten).

Akan tetapi, pada 4 Juni 2020, Ferdian Paleka dibebaskan karena pihak yang mengadukan mencabut aduannya. Berdasarkan fakta dilapangan terdapat 4 orang transpuan yang menjadi korban dari Ferdian dkk, tetapi hanya dua orang yang mengadukan perbuatan tersebut. Dibebaskannya Ferdian Paleka menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat, selain fakta dilepaskannya pelaku menunjukkan bahwa persoalan “prank” dapat berpotensi kembali terjadi karena ancaman pidana yang ada tidak cukup mampu untuk menjerat pelaku “prank” yang bersifat diskriminatif terhadap satu kelompok tertentu.  

Kasus ini menarik untuk dilihat dari perspektif korban yang kebetulan transpuan. Transpuan adalah peristilahan yang mengacu pada transgender yang mulanya diidentifikasikan sebagai laki-laki kemudian selanjutnya individu tersebut merasa bahwa dirinya adalah seorang perempuan. Kasus transpuan menjadi korban dari berbagai perbuatan diskriminatif seperti yang terdapat dalam video “prank” bukan kejadian pertama. Berbagai perbuatan mulai dari penghinaan ringan sampai penganiayaan bahkan berujung kematian telah banyak dialami oleh transpuan.

Menjadikan transpuan sebagai objek dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain posisi mereka sebagai kelompok minoritas dan tidak diakui sebagai bagian masyarakat mengakibatkan mereka sangat rentan menjadi korban kejahatan. Pelaku menyadari bahwa korban berada di posisi yang akan mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam proses hukum, sehingga dengan memanfaatkan posisi korban yang sangat lemah pelaku kejahatan dengan mudahnya dapat terlepas dari jerat hukum.

Meskipun pencabutan aduan adalah sebuah langkah yang diperkenankan, tetapi menimbulkan pertanyaan bagi penulis apakah pencabutan aduan tersebut benar-benar dilakukan dengan kesadaran penuh dari korban. Sangat disayangkan apabila  pencabutan aduan tersebut terjadi karena faktor-faktor lain di luar keinginan korban, mengingat dukungan dari berbagai kalangan untuk diprosesnya kasus ini secara hukum sangat besar.

Pada proses penegakan hukum, seringkali kita beranggapan dengan ditangkap atau ditahannya pelaku korban telah mendapatkan penyelesaian atas kerugian yang dideritanya. Pada proses penegakan hukum korban adalah elemen penting yang bertindak tidak hanya sebagai pelapor/pengadu tetapi juga menentukan apakah pelaku dapat dijatuhi pidana. Bagi korban yang berasal dari kelompok rentan, perlindungan menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan. Selama proses peradilan sangat dimungkinkan korban mengalami intimidasi baik fisik maupun psikis, yang dalam kasus ini atau kasus-kasus serupa berakibat korban menarik aduannya sehingga kasus tidak dapat dilanjutkan.

Sistem hukum pidana Indonesia secara regulasi telah memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban melalui UU No 31 tahun 2014 jo UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban (UUPSK). UU PSK memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Hal ini bertujuan agar saksi dan korban dapat secara bebas dari rasa takut dan ancaman dalam mengungkap suatu tindak pidana. Akan tetapi sejauh ini, penulis merasa bahwa kelompok minoritas khususnya transpuan belum mendapatkan cukup perlindungan hukum dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum yang mereka hadapi.

Langkah korban “prank” sampah untuk mengadukan penghinaan yang terjadi pada diri mereka adalah suatu langkah maju. Hal ini adalah suatu cara untuk menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama di muka hukum dan berhak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Meskipun kasus “prank” sampah dihentikan dengan dilepaskannya pelaku. Penulis berharap hal ini bukan merupakan titik balik dari upaya transpuan mendapatkan perlakuan yang setara sebagai bagian dari haknya selaku warga Negara. Penguatan transpuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebaiknya juga disertai dengan langkah-langkah perlindungan hukum yang memadai sehingga dapat memberikan keterangan secara bebas  dalam setiap tahapan proses peradilan.

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *