Siaran Pers : Kemarahan Masyarakat Sipil atas Pengesahan Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja

Tepat pada 05 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat telah mengetuk pengesahan Omnibuslaw RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Seperti yang telah diketahui bahwa dari sejak perumusan sampai kepada perancangan peraturan ini telah menumpuk sejumlah permasalahan yang akan berdampak buruk kepada seluruh masyarakat sipil.

Awal perumusan Omnibuslaw ini sejak tidak sesuai dengan prosedur alias inkonstitusional seperti proses yang tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik. Bahkan kondisi ini diperparah dengan pengesahan yang tergesa-gesa pada masa pandemi DPR bersama Pemerintah saja tetap terus mengebut pengesahan ini sampai kepada menutup mata prioritas penanganan Pandemi Covid-19.

Proses yang tidak transparan dan partisipatif menjadi warna yang tidak dapat dihilangkan dalam menggambarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Proses legislasi dilakukan abai untuk menghadirkan ruang demokrasi diantaranya, pembahasan RUU pada masa reses dan diluar jam kerja dan tertutupnya ruang informasi yang dapat diakses oleh publik terkait draft Rancangan Undang-Undang.

bermunculan titik aksi pada hari ini mendandakan bahwa tertutup nya ruang-ruang demokrasi melalui perwakilan rakyat sudah tidak menjamin apa yang disuarakan oleh masyarakat sipil. Sehingga upaya mogok dan turun ke jalan adalah ruang yang tersisa bagi masyarakat sipil menunjukan kemarahan dan ketidakpuasan terhadap rezim yang berkuasa saat ini.

Selengkapnya dapat dilihat pada file dibawah ini

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *