Babak kriminalisasi pasca protes Agustus-September 2025 telah sampai di episode-episode terakhir proses peradilan. Albi Abdullah Maulana Zein dituntut satu tahun penjara karena dianggap turut serta membantu melakukan tindak pidana pengrusakan pada barang dan orang pada pasal 262 KUHP. Sayangnya sekali lagi jaksa membuat tuntutan dari fakta hukum yang rapuh dan tidak membuktikan tindak pidana yang […]
By lbhbandung
Tindakan pembakaran sebuah bangunan milik perkumpulan Saung Taraju Jumantara (STJ) oleh sekelompok massa merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, hukum, hak asasi manusia, dan kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya. Absennya pemerintah dalam Perlindungan tersebut merupakan preseden buruk jaminan atas hak asasi manusia, khusus kebebasan berkumpul/berserikat. Sejatinya, negara berkewajiban secara konstitusional untuk melindungi warga negaranya, […]
By lbhbandung
Pada 23 Februari 2026, sidang vonis kluster perburuan ekspresi politik: Aditya dan Naufal menelan pil pahit, menerima vonis 2 tahun penjara, tertinggi dalam persidangan Agustus – September seluruh Indonesia. Ry, Jr, Te dan Js lebih rendah sedikit, 1 tahun 4 bulan penjara. Keenam tahanan berdiri tegak dengan wajah tersenyum setelah mengalami penderitaan panjang. Tiada suasana […]
By lbhbandung
Sidang lanjutan terhadap proses pengadilan Tahanan Politik Klaster Ekspresi Politik atas nama Aditya Dwi Laksana (Adit) dan Mochamad Naufal Taufiqurahman (Naufal) telah digelar kembali pada Kamis, 12 Februari 2026 lalu dengan agenda pembelaan (Pleidoi). Pada sidang sebelumnya dengan agenda tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Adit dan Naufal dengan tuntutan tiga tahun penjara, sementara empat Tahanan […]
By lbhbandung
Rekomendasi MUI Kabupaten Tasikmalaya yang mendorong pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, hukum, hak asasi manusia, dan kewajiban negara untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum untuk menindaklanjuti rekomendasi yang bersifat diskriminatif tersebut, karena negara justru berkewajiban secara konstitusional dan menurut hukum HAM internasional untuk melindungi […]
By lbhbandung
A, R, C, W, S dan Y, enam warga Sukahaji telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman enam bulan penjara. Putusan ini menunjukkan kegagalan hakim dalam membaca konflik agraria sebagai persoalan struktural yang lahir dari ketimpangan penguasaan tanah, bukan semata-mata sebagai perkara pidana biasa. Dalam perkara ini, hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan konflik agraria, sebuah pendekatan […]
By lbhbandung
Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung telah memutus perkara antara PT Yihong Novatex Indonesia (Penggugat) melawan 86 Buruhnya (Para Tergugat) yang terkena PHK sepihak pada tanggal 10 Maret 2025. Putusan tersebut terbit pada hari Rabu, 7 Januari 2026, pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan bahwa gugatan PT Yihong Novatex Indonesia tidak dapat […]
By lbhbandung
Pada Rabu, 10 Desember 2025 telah digelar sidang lanjutan Perkara Nomor 148/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bdg antara PT Yihong Novatex Indonesia sebagai Penggugat melawan 86 Buruh SBDI PT YNI-KASBI sebagai Para Tergugat dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari pihak Para Tergugat (buruh). Dalam kesempatan tersebut, para buruh menghadirkan tiga orang saksi atas nama Rajiman, Hendra dan Dandi Nugraha yang […]
By lbhbandung
Konflik tanah di Sukahaji masih berlangsung, warga tengah menghadapi persidangan pada Perkara Nomor 979 – 984/Pid.B/2025/PN Bdg yang mengkriminalisasi 6 warga Sukahaji. Namun tidak berhenti sampai disitu, hari ini pada Rabu (03/12/2025) serangan datang ke warga yang masih bertahan. Terdapat kiriman ratusan orang tidak dikenal ke lahan Sukahaji. Mereka datang membawa senjata tajam lengkap dengan […]
By lbhbandung
