Babak kriminalisasi pasca protes Agustus-September 2025 telah sampai di episode-episode terakhir proses peradilan. Albi Abdullah Maulana Zein dituntut satu tahun penjara karena dianggap turut serta membantu melakukan tindak pidana pengrusakan pada barang dan orang pada pasal 262 KUHP. Sayangnya sekali lagi jaksa membuat tuntutan dari fakta hukum yang rapuh dan tidak membuktikan tindak pidana yang […]
By lbhbandung
Tindakan pembakaran sebuah bangunan milik perkumpulan Saung Taraju Jumantara (STJ) oleh sekelompok massa merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, hukum, hak asasi manusia, dan kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya. Absennya pemerintah dalam Perlindungan tersebut merupakan preseden buruk jaminan atas hak asasi manusia, khusus kebebasan berkumpul/berserikat. Sejatinya, negara berkewajiban secara konstitusional untuk melindungi warga negaranya, […]
By lbhbandung
Pada 23 Februari 2026, sidang vonis kluster perburuan ekspresi politik: Aditya dan Naufal menelan pil pahit, menerima vonis 2 tahun penjara, tertinggi dalam persidangan Agustus – September seluruh Indonesia. Ry, Jr, Te dan Js lebih rendah sedikit, 1 tahun 4 bulan penjara. Keenam tahanan berdiri tegak dengan wajah tersenyum setelah mengalami penderitaan panjang. Tiada suasana […]
By lbhbandung
Sidang lanjutan terhadap proses pengadilan Tahanan Politik Klaster Ekspresi Politik atas nama Aditya Dwi Laksana (Adit) dan Mochamad Naufal Taufiqurahman (Naufal) telah digelar kembali pada Kamis, 12 Februari 2026 lalu dengan agenda pembelaan (Pleidoi). Pada sidang sebelumnya dengan agenda tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Adit dan Naufal dengan tuntutan tiga tahun penjara, sementara empat Tahanan […]
By lbhbandung
Problematika keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tentunya memiliki dampak buruk bukan cuma terkait dengan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan semata. Ada beberapa cerita bahwa pembangunan PLTU ini menuai beberapa masalah yang timbul dari berbagai aspek, dimulai dari perubahan ruang yang menjadi pemicu perubahan struktur sosial masyarakat, perubahan sosial masyarakat terhadap mata pencaharian hingga dampak […]
By lbhbandung
Rekomendasi MUI Kabupaten Tasikmalaya yang mendorong pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, hukum, hak asasi manusia, dan kewajiban negara untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum untuk menindaklanjuti rekomendasi yang bersifat diskriminatif tersebut, karena negara justru berkewajiban secara konstitusional dan menurut hukum HAM internasional untuk melindungi […]
By lbhbandung
Krisis iklim yang semakin memburuk tidak dapat dilepaskan dari model pembangunan dan sistem energi yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam secara masif. Jawa Barat, sebagai salah satu pusat industri dan konsumsi energi nasional, berada di garis depan dampak krisis tersebut; mulai dari pencemaran udara, kerusakan ruang hidup, konflik agraria, hingga meningkatnya kerentanan […]
By lbhbandung
A, R, C, W, S dan Y, enam warga Sukahaji telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman enam bulan penjara. Putusan ini menunjukkan kegagalan hakim dalam membaca konflik agraria sebagai persoalan struktural yang lahir dari ketimpangan penguasaan tanah, bukan semata-mata sebagai perkara pidana biasa. Dalam perkara ini, hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan konflik agraria, sebuah pendekatan […]
By lbhbandung
Early retirement of coal-fired power plants (PLTU) is often framed as part of the energy transition toward cleaner sources. Yet beyond the energy shift, questions of justice cannot be ignored. Through the JETP scheme, several coal plants in Indonesia—such as Cirebon 1 and Pelabuhan Ratu—are planned for early retirement, but policy direction is becoming increasingly […]
By lbhbandung
