Preloader
  • 082120171321
  • Jl. Sukanagara No.48, Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat

lbhbandung

Petisi Paguyuban Warga Jaga Giri: Tolak Geothermal, Jaga Gunung Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kami adalah Paguyuban Warga Jaga Giri, yang terdiri atas berbagai masyarakat yang hidup di Gunung-gunung Jawa Bagian Barat. Kami hidup di atas tanah yang subur, air yang melimpah dan kearifan lokal yang telah menghidupi kami secara turun temurun. Gunung bagi kami bukan hanya sekedar tempat fisik, melainkan ruang hidup yang memiliki dimensi sakral yang menjadi […]

Paguyuban Warga Jaga Giri Warga di Kaki Gunung Jawa Bagian Barat

Bandung, Pada 08 Juni 2026, bertempat di Perpustakaan Bunga di Tembok, Bandung, Paguyuban Warga Jaga Giri yang terdiri warga Tampomas Kabupaten Sumedang, warga gunung Gede Pangrango Kabupaten Cianjur, warga gunung Ciremai Kabupaten Kuningan, dan warga gunung Cisolok-Sukarame kabupaten Sukabumi menyampaikan petisi mengenai penolakan industri geothermal. Petisi ini disampaikan dengan latar belakang adanya keresahan dan ancaman […]

Pembubaran Paksa Kegiatan Ijtima Khudam Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Watu Gambir Park, Karangpanda, Karanganyar, 5–6 Juni 2026

I. PENDAHULUAN Opini hukum ini disusun oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung sebagai respons atas peristiwa pembubaran paksa kegiatan Ijtima Khudam Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang berlangsung di Watu Gambir Park, Karangpanda, Karanganyar, pada tanggal 5–6 Juni 2026. Pembubaran tersebut dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort (Kapolres) setempat di bawah tekanan massa yang mengatasnamakan Forum Ukhuwah Umat […]

“Pembubaran Paksa Adalah Pelanggaran Konstitusi: Negara Harus Berpihak pada Hak Asasi,Bukan Tekanan Massa”

Pembubaran paksa kegiatan Ijtima Khudam Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang difasilitasi oleh aparat kepolisian atas tekanan massa FUUI merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, hukum, dan hak asasi manusia. Aparat negara tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk membubarkan kegiatan keagamaan yang berlangsung secara damai, karena negara justru berkewajiban secara konstitusional dan menurut hukum HAM internasional […]

CATATAN KRITIS LBH BANDUNG TERHADAP ISU KEBEBASAN SIPIL DAN POLITIK DI JAWA BARAT SEPANJANG TAHUN 2025

Kebebasan sipil dan berkumpul berada diambang batas, rezim Prabowo menempatkan unsur militer tentunya memiliki konsekuensi berkontra nya dengan kemajuan masyarakat sipil sebagai pilar penyeimbang dan subjek hukum yang utama. Inilah yang menjadi terjemahan konstitusi kita secara tegas menyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa indonesia adalah negara demokrasi (kedaulatan […]

Upah Minimum adalah Hak Asasi, Segera Penuhi!

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Wilayah Jawa Barat tengah melangsungkan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkaitan dengan masalah penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat yang dalam prosesnya dimanipulasi sedemikian rupa sehingga muncul banyak kejanggalan di dalamnya. Salah satu bentuk manipulasi yang mencolok adalah kasus yang dialami oleh para buruh […]

Kegagalan Sistemik Negara di Tragedi Stasiun Bekasi Timur

Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk seluruh korban tragedi Kecelakaan KRL di Bekasi Timur. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dudik Anitasari (31), Harum Anjasari (27), Nur Alimatun Citra Sari (19), Farida Utami (52), Fika Agnia Pratiwi (23), Ida Nuraeda (48), Gita Septia Wardani (20), Fatmawati Rahmayani (29), Arinjani Novitasari (25), Nur Ainia Eka Rahmadhynna […]

Siaran Pers Darurat Guru Honorer di Jawa Barat

Bandung, 29 April 2026. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung merilis laporan dan membuka posko pengaduan menyusul krisis kemanusiaan yang mendera ribuan guru honorer di Jawa Barat. Hingga empat bulan pertama tahun 2026, mereka belum menerima upah. Muhamad Salman Nasir, guru PAI di SDN 093 Tunas Harapan Cijerah, terpaksa berhutang kepada kepala sekolah untuk kebutuhan hidup. […]

Bandung Constitutional Society Hadir Sebagai Jembatan Advokasi Yang Membumikan Semangat Konstitusi Guna Melawan Kemunduran Demokrasi

Bandung, 23 April 2026 – Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad, Departemen Hukum Tata Negara FH Unpad, dan Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Kemandekan Advokasi Rakyat di Tengah Kemunduran Demokrasi: Refleksi Masa Lalu dan Strategi ke Depan” yang berlangsung di Kantor LBH Bandung, Kota Bandung. Forum ini mempertemukan berbagai […]