lbhbandung

12/05/2026

CATATAN KRITIS LBH BANDUNG TERHADAP ISU KEBEBASAN SIPIL DAN POLITIK DI JAWA BARAT SEPANJANG TAHUN 2025

Kebebasan sipil dan berkumpul berada diambang batas, rezim Prabowo menempatkan unsur militer tentunya memiliki konsekuensi berkontra nya dengan kemajuan masyarakat sipil sebagai pilar penyeimbang dan subjek hukum yang utama. Inilah yang menjadi terjemahan konstitusi kita secara tegas menyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa indonesia adalah negara demokrasi (kedaulatan […]

By lbhbandung

05/05/2026

Upah Minimum adalah Hak Asasi, Segera Penuhi!

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Wilayah Jawa Barat tengah melangsungkan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkaitan dengan masalah penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat yang dalam prosesnya dimanipulasi sedemikian rupa sehingga muncul banyak kejanggalan di dalamnya. Salah satu bentuk manipulasi yang mencolok adalah kasus yang dialami oleh para buruh […]

By lbhbandung

30/04/2026

Kegagalan Sistemik Negara di Tragedi Stasiun Bekasi Timur

Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk seluruh korban tragedi Kecelakaan KRL di Bekasi Timur. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dudik Anitasari (31), Harum Anjasari (27), Nur Alimatun Citra Sari (19), Farida Utami (52), Fika Agnia Pratiwi (23), Ida Nuraeda (48), Gita Septia Wardani (20), Fatmawati Rahmayani (29), Arinjani Novitasari (25), Nur Ainia Eka Rahmadhynna […]

By lbhbandung

29/04/2026

Siaran Pers Darurat Guru Honorer di Jawa Barat

Bandung, 29 April 2026. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung merilis laporan dan membuka posko pengaduan menyusul krisis kemanusiaan yang mendera ribuan guru honorer di Jawa Barat. Hingga empat bulan pertama tahun 2026, mereka belum menerima upah. Muhamad Salman Nasir, guru PAI di SDN 093 Tunas Harapan Cijerah, terpaksa berhutang kepada kepala sekolah untuk kebutuhan hidup. […]

By lbhbandung

29/04/2026

Bandung Constitutional Society Hadir Sebagai Jembatan Advokasi Yang Membumikan Semangat Konstitusi Guna Melawan Kemunduran Demokrasi

Bandung, 23 April 2026 – Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad, Departemen Hukum Tata Negara FH Unpad, dan Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Kemandekan Advokasi Rakyat di Tengah Kemunduran Demokrasi: Refleksi Masa Lalu dan Strategi ke Depan” yang berlangsung di Kantor LBH Bandung, Kota Bandung. Forum ini mempertemukan berbagai […]

By lbhbandung

16/04/2026

Hakim Kembali Mempertontonkan Hukum Sebagai Alat Represi

Aditya Dwi Laksa, Naufal, Herdi, Rizky dan Albi, kesemuanya diputus bersalah oleh hakim karena ekspresi politik. Aksi menuntut dunia dan negara agar lebih adil dianggap tidak lebih dari sekedar delik pidana. Lebih memalukannya sikap tidak adil hakim dipertontonkan secara terbuka. Pasalnya keputusan ini tidak didasarkan pertimbangan objektif fakta persidangan. Seperti fakta tidak munculnya bukti jika […]

By lbhbandung

11/04/2026

Tuntutan Jaksa Berdiri Dalam Fakta Hukum yang Rapuh

Babak kriminalisasi pasca protes Agustus-September 2025 telah sampai di episode-episode terakhir proses peradilan. Albi Abdullah Maulana Zein dituntut satu tahun penjara karena dianggap turut serta membantu melakukan tindak pidana pengrusakan pada barang dan orang pada pasal 262 KUHP. Sayangnya sekali lagi jaksa membuat tuntutan dari fakta hukum yang rapuh dan tidak membuktikan tindak pidana yang […]

By lbhbandung

08/04/2026

Pernyataan Sikap LBH Bandung atas Peristiwa Pembakaran Saung Taraju Jumantara (STJ) Kabupaten Tasikmalaya

Tindakan pembakaran sebuah bangunan milik perkumpulan Saung Taraju Jumantara (STJ) oleh sekelompok massa merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, hukum, hak asasi manusia, dan kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya. Absennya pemerintah dalam Perlindungan tersebut merupakan preseden buruk jaminan atas hak asasi manusia, khusus kebebasan berkumpul/berserikat. Sejatinya, negara berkewajiban secara konstitusional untuk melindungi warga negaranya, […]

By lbhbandung

25/02/2026

Kemerosotan Demokrasi Dimulai dari Bandung

Pada 23 Februari 2026, sidang vonis kluster perburuan ekspresi politik: Aditya dan Naufal menelan pil pahit, menerima vonis 2 tahun penjara, tertinggi dalam persidangan Agustus – September seluruh Indonesia. Ry, Jr, Te dan Js lebih rendah sedikit, 1 tahun 4 bulan penjara. Keenam tahanan berdiri tegak dengan wajah tersenyum setelah mengalami penderitaan panjang. Tiada suasana […]

By lbhbandung