Preloader
  • 082120171321
  • Jl. Sukanagara No.48, Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat

lbhbandung

Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Mengabulkan Sebagian Gugatan 10 Buruh Perempuan Korban PHK Sepihak PT Bapintri

  Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung pada 14 Mei 2025 akhirnya memutuskan perkara Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak. Gugatan tersebut diajukan oleh 10 buruh perempuan terhadap perusahaan PT Bapintri (Mbangun Praja Industri) yang bergerak pada produksi tekstil dengan nomor perkara 24/Pdt.Sus-PHI/PN Bandung (9 buruh perempuan) dan 25/Pdt.Sus-PHI/PN Bandung (1 buruh […]

Sudah Dibuat Miskin, Divasektomi Negara Pula

Belakangan, Gubernur Jawa Barat membuat kebijakan menyoal Vasektomi. Tentu saja kebijakannya menuai komentar yang bernada positif maupun negatif. Dedi Mulyadi atau yang kerap disapa “Bapak Aing” ini bermaksud mengontrol angka kelahiran pada kelompok masyarakat miskin.  Vasektomi sendiri merupakan prosedur bedah yang memutus atau menyumbat saluran sperma. Dasarnya merupakan bentuk sterilisasi bagi laki-laki. Kebijakan tersebut mengingatkan […]

OTONOMI KHUSUS PAPUA: DESENTRALISASI ASIMETRIS ATAU GERRYMANDERING PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024?

Oleh: Adhitiya Augusta Triputra Pada tahun 2022 terdapat 4 wilayah di Papua mendapatkan pemekaran wilayah dengan otonomi khusus lewat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua sebagai dasar dibentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Dasar hukum pemekaran wilayah tersebut […]

SUPREMASI SIPIL DALAM BAHAYA: PERNYATAAN SIKAP PENOLAKAN MASYARAKAT SIPIL JAWA BARAT TERHADAP KERJA SAMA PEMPROV JABAR DENGAN TNI AD

Pada 20 Maret 2025, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) resmi direvisi meskipun banyak masyarakat sipil melakukan penolakan. UU TNI yang baru telah menambah jabatan sipil yang bisa diisi kalangan militer dan menambah kriteria operasi militer selain perang (OMSP). Pengesahan UU TNI yang baru ini mengarah pada menguatnya militerisme dan dilemahkannya supremasi sipil. Namun, perluasan […]

Pers Rilis: Massa Dipukuli, Suara Dibatasi: Catatan Kelam Penolakan RUU TNI di Jawa Barat

Disahkannya Rancangan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menimbulkan gejolak penolakan di berbagai daerah. Rentetan aksi penolakan terjadi sebagai bentuk kemarahan masyarakat sipil atas hadirnya undang-undang yang berpotensi memperluas peran-peran militer di ranah sipil, yang mana hal tersebut bertentangan dengan amanat reformasi. Kemarahan disebabkan karena ditutupnya akses masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan undang-undang. […]

Evaluasi dan Rekomendasi Terhadap RUED-P Jawa Barat dalam Bingkai Transisi Energi

Di tingkat daerah, RUED berperan sebagai instrumen operasional untuk mewujudkan visi nasional. Saat ini pada tingkat nasional, transisi energi hadir sebagai narasi perubahan, yaitu peralihan bertahap dari dari ketergantungan energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT). Strategi transisi energi bukan hanya konsisten dengan arahan RUEN, tetapi juga mendukung komitmen Indonesia pada Sustainable Development Goals […]

Catatan Akhir Tahun 2024 LBH BANDUNG “Kuasa Berganti, Objek Derita Tetaplah Rakyat”

Tahun 2024 menjadi tahun dengan nuansa pesimis bagi rakyat yang rindu akan keadilan dan keseriusan negara terhadap hak asasi manusia, serta terciptanya negara hukum yang demokratis. Masa transisi kekuasaan melalui pesta demokrasi hanyalah sorak sorai pemangku kekuasaan semata. Tidak ada narasi kerakyatan yang dijunjung apalagi niatan atas dasar kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia. Kuasa Berganti, […]

Siaran Pers: Tim Advokasi Hak Atas Keadilan Iklim

Tim Advokasi Hak atas Keadilan Iklim resmi mengajukan gugatan terhadap rencana pembangunan PLTU Jawa 3/Tanjung Jati A Cirebon yang tercantum dalam RUPTL 2021-2030. Gugatan ini menyoroti ancaman PLTU terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Salam Adil dan Lestari! Unduh Siaran pers nya di sini. 

Siaran Pers Peluncuran dan Diskusi CATAHU 2024 LBH Bandung

Kuasa Berganti, Objek Derita Tetaplah Rakyat Bandung, 27 Desember 2024 – LBH Bandung meluncurkan catatan akhir tahun 2024 dengan judul “Kuasa Berganti Objek Derita Tetaplah Rakyat”. Tema ini dipilih atas dasar kondisi faktual yang terjadi sepanjang tahun 2024. Pelucutan konstitusi melalui rangkaian perancangan undang-undang, pelemahan lembaga legislatif yang hanya diisi oleh aktor pelayan oligarki, hingga […]