Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung dengan ini mengecam proses kriminalisasi terhadap Sdr. Tri Yanto, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. Dalam kurun waktu 2 tahun lebih sejak pelaporan, Sdr. Tri Yanto mengalami pemecatan sepihak dengan alasan pelanggaran disiplin yang […]
By lbhbandung
Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung pada 14 Mei 2025 akhirnya memutuskan perkara Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak. Gugatan tersebut diajukan oleh 10 buruh perempuan terhadap perusahaan PT Bapintri (Mbangun Praja Industri) yang bergerak pada produksi tekstil dengan nomor perkara 24/Pdt.Sus-PHI/PN Bandung (9 buruh perempuan) dan 25/Pdt.Sus-PHI/PN Bandung (1 buruh […]
By lbhbandung
Belakangan, Gubernur Jawa Barat membuat kebijakan menyoal Vasektomi. Tentu saja kebijakannya menuai komentar yang bernada positif maupun negatif. Dedi Mulyadi atau yang kerap disapa “Bapak Aing” ini bermaksud mengontrol angka kelahiran pada kelompok masyarakat miskin. Vasektomi sendiri merupakan prosedur bedah yang memutus atau menyumbat saluran sperma. Dasarnya merupakan bentuk sterilisasi bagi laki-laki. Kebijakan tersebut mengingatkan […]
By lbhbandung
Pada 20 Maret 2025, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) resmi direvisi meskipun banyak masyarakat sipil melakukan penolakan. UU TNI yang baru telah menambah jabatan sipil yang bisa diisi kalangan militer dan menambah kriteria operasi militer selain perang (OMSP). Pengesahan UU TNI yang baru ini mengarah pada menguatnya militerisme dan dilemahkannya supremasi sipil. Namun, perluasan […]
By lbhbandung
Disahkannya Rancangan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menimbulkan gejolak penolakan di berbagai daerah. Rentetan aksi penolakan terjadi sebagai bentuk kemarahan masyarakat sipil atas hadirnya undang-undang yang berpotensi memperluas peran-peran militer di ranah sipil, yang mana hal tersebut bertentangan dengan amanat reformasi. Kemarahan disebabkan karena ditutupnya akses masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan undang-undang. […]
By lbhbandung
Tim Advokasi Hak atas Keadilan Iklim resmi mengajukan gugatan terhadap rencana pembangunan PLTU Jawa 3/Tanjung Jati A Cirebon yang tercantum dalam RUPTL 2021-2030. Gugatan ini menyoroti ancaman PLTU terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Salam Adil dan Lestari! Unduh Siaran pers nya di sini.
By lbhbandung
Kuasa Berganti, Objek Derita Tetaplah Rakyat Bandung, 27 Desember 2024 – LBH Bandung meluncurkan catatan akhir tahun 2024 dengan judul “Kuasa Berganti Objek Derita Tetaplah Rakyat”. Tema ini dipilih atas dasar kondisi faktual yang terjadi sepanjang tahun 2024. Pelucutan konstitusi melalui rangkaian perancangan undang-undang, pelemahan lembaga legislatif yang hanya diisi oleh aktor pelayan oligarki, hingga […]
By lbhbandung
(Siaran Pers 2) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Forum Masyarakat untuk Toleransi (FORMASSI) Jawa Barat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, dan Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB) mengecam tindakan FORKOPIMDA Kabupaten Kuningan (PJ. Bupati Kuningan), Kapolres Kuningan, dan Ketua DPRD Kuningan) yang telah melarang kegiatan pertemuan tahunan (Jalsah Salanah) Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan mengancam […]
By lbhbandung
Rabu, 4 Desember 2024, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Forum Masyarakat untuk Toleransi (FORMASSI) Jawa Barat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, dan Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB) mengecam tindakan FORKOPIMDA Kabupaten Kuningan (PJ. Bupati Kuningan), Kapolres Kuningan, dan Ketua DPRD Kuningan) yang melarang kegiatan pertemuan tahunan (Jalsah Salanah) Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan mengancam […]
By lbhbandung
