Tindakan diskriminasi & pelanggaran HAM terhadap kelompok beragama kembali berulang. Kali ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjar melalui Tim Penanganan JAI Kota Banjar terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Masjid Istiqomah di Jalan Raya Pangandaran Dusun Tanjungsukur Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar pada Selasa, 10 Juni 2025. Dalam informasi yang didapatkan secara langsung, bahwa Tim […]
By lbhbandung
Tahun 2025 menandai 27 tahun sejak gerakan Reformasi 1998 mengguncang fondasi orde baru dan membuka babak baru dalam sejarah Indonesia. Reformasi bukan sekadar pergantian kekuasaan, ia adalah titik balik bangsa untuk menata ulang arah perjalanan menuju negara yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), dan menegakkan prinsip negara hukum. Reformasi 1998 lahir dari gelombang […]
By lbhbandung
Penangkapan 21 suporter Persikas Subang yang membentangkan spanduk bertuliskan “Selamatkan Persikas” dalam acara “Nganjang Ka Warga” bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pada hari Rabu, 28 Mei 2025 adalah bentuk nyata pembungkaman suara rakyat dan kemunduran demokrasi di tingkat lokal. Kami mengecam keras tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap aksi damai tersebut. Kami juga menyesalkan […]
By lbhbandung
Kami, Koalisi Lawan Kriminalisasi Whistleblower (KOLIBER), yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat yang melakukan kriminalisasi kepada Sdr. Tri Yanto (TY), seorang whistleblower yang berani mengungkap dugaan korupsi dana zakat senilai Rp9,8 miliar dan dana hibah APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai […]
By lbhbandung
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung dengan ini mengecam proses kriminalisasi terhadap Sdr. Tri Yanto, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. Dalam kurun waktu 2 tahun lebih sejak pelaporan, Sdr. Tri Yanto mengalami pemecatan sepihak dengan alasan pelanggaran disiplin yang […]
By lbhbandung
Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung pada 14 Mei 2025 akhirnya memutuskan perkara Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak. Gugatan tersebut diajukan oleh 10 buruh perempuan terhadap perusahaan PT Bapintri (Mbangun Praja Industri) yang bergerak pada produksi tekstil dengan nomor perkara 24/Pdt.Sus-PHI/PN Bandung (9 buruh perempuan) dan 25/Pdt.Sus-PHI/PN Bandung (1 buruh […]
By lbhbandung
Belakangan, Gubernur Jawa Barat membuat kebijakan menyoal Vasektomi. Tentu saja kebijakannya menuai komentar yang bernada positif maupun negatif. Dedi Mulyadi atau yang kerap disapa “Bapak Aing” ini bermaksud mengontrol angka kelahiran pada kelompok masyarakat miskin. Vasektomi sendiri merupakan prosedur bedah yang memutus atau menyumbat saluran sperma. Dasarnya merupakan bentuk sterilisasi bagi laki-laki. Kebijakan tersebut mengingatkan […]
By lbhbandung
Pada 20 Maret 2025, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) resmi direvisi meskipun banyak masyarakat sipil melakukan penolakan. UU TNI yang baru telah menambah jabatan sipil yang bisa diisi kalangan militer dan menambah kriteria operasi militer selain perang (OMSP). Pengesahan UU TNI yang baru ini mengarah pada menguatnya militerisme dan dilemahkannya supremasi sipil. Namun, perluasan […]
By lbhbandung
Disahkannya Rancangan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menimbulkan gejolak penolakan di berbagai daerah. Rentetan aksi penolakan terjadi sebagai bentuk kemarahan masyarakat sipil atas hadirnya undang-undang yang berpotensi memperluas peran-peran militer di ranah sipil, yang mana hal tersebut bertentangan dengan amanat reformasi. Kemarahan disebabkan karena ditutupnya akses masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan undang-undang. […]
By lbhbandung
