Berita

04/08/2022

Siaran Pers : UU Cipta Kerja Bahan Dasar Penentuan Upah Murah di Jawa Barat

[KASBI Perwakilan Jawa Barat bersama LBH Bandung mengajukan upaya menggugat SK Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, tertanggal 30 November 2021. Yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Majelis Hakim PTUN Bandung telah mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan diajukan oleh Penggugat. Pertimbangan majelis […]

By lbhbandung

13/07/2022

SIARAN PERS : RESPON ATAS PUTUSAN GUGATAN SK DO MAHASISWA STIE INABA

Pada tanggal 24 Mei 2022 putusan majelis hakim pengadilan tata usaha negara kota menolak gugatan pencabutan SK drop out pelajar INABA Bandung yang di dropout pasca aksi demonstrasi terhadap beberapa kebijakan Kampus INABA yang memberatkan pelajar dan keluarga pelajar inaba selama pandemi covid-19 berlangsung. Beberapa pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut akan menjadi pola berulang […]

By lbhbandung

08/07/2022

HENTIKAN PROYEK PLTU TANJUNG JATI A CIREBON

LBH Bandung yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Iklim bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengajukan gugatan izin lingkungan PLTU Tanjung Jati A di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 30 Juni 2022 secara online melalui e-court. Tergugat dalam Gugatan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat. […]

By lbhbandung

14/06/2022

Siaran Pers : Merespon Putusan Peninjauan Kembali Kasus Dago Elos

Setelah 77 tahun kemerdekaan Indonesia, warga Dago Elos masih harus merasakan praktik kolonialisme yang mengancam ruang hidup mereka, kini praktik tersebut mewujud pada putusan mahkamah agung republik indonesia yang memerintahkan mereka keluar dari tanahnya sendiri. Keluarga Muller sebagai ahli waris yang menggugat warga Dago Elos bernama Heri Hermawan Muller, Dodi Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi […]

By lbhbandung

06/06/2022

UU Cipta Kerja dan UU Minerba Mempercepat dan Melegalkan kerusakan lingkungan

Siaran Pers YLBHI dan 17 LBH Kantor Hari Lingkungan Hidup Sedunia Setelah Deklarasi Stockholm pada tanggal 5 Juni 1972, Indonesia mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Undang-Undang pertama No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor […]

By lbhbandung

03/06/2022

Tim Advokasi UU Minerba: Kesimpulan Persidangan Harusnya Meyakinkan Hakim untuk Kabulkan Gugatan Pemohon

Jakarta, 3 Juni 2022 – Hari ini, tim Advokasi UU Minerba memasukan dokumen kesimpulan dari fakta-fakta persidangan JR UU Minerba setelah melewati 11 kali sidang sejak akhir 2021 lalu. Dengan demikian JR atas regulasi protambang ini memasuki tahap akhir yakni pembacaan putusan dan ini akan menjadi putusan penting di tengah kampanye Presiden Jokowi atas komitmen […]

By lbhbandung

19/01/2022

Siaran Pers : Ahli Pemohon JR UU Minerba Soroti Pasal Kriminalisasi dan Pengingkaran Negara atas Hak Rakyat untuk Lingkungan Hidup

Berikut kami sampaikan siaran pers “Ahli Pemohon JR Minerba Soroti Pasal Kriminalisasi dan Pengingkaran Negara atas Hak Rakyat untuk Lingkungan Hidup”. Dalam keterangannya, ahli pemohon yakni I Gusti Agung Made Wardana, Dosen Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Anugerah Rizki Akbari, Dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Jakarta, menyebut bahwa UU Minerba kontradiktif […]

By lbhbandung

01/12/2021

Kegiatan Bersama LBH Bandung dengan Klinik Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

LBH Bandung bersama dengan Klinik Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran melakukan kegiatan praktik lapangan sekaligus memperkenalkan salah satu kasus yang menjadi dampingan LBH Bandung.Kegiatan ini dilakukan di desa Mekarsari Kecamatan Partrol Kabupaten Indramayu yang merupakan basis dari Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu (JATAYU) dimana sebelumnya di lokasi tersebut telah terjadi perjuangan warga dalam […]

By lbhbandung

25/11/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Putusan Yang Mempermainkan Konstitusi dan Rakyat!

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji formil UU Cipta Kerja mengkonfirmasi buruknya proses perumusan undang-undang yang dianggap sebagai solusi dari persoalan yang dihadapi negara. Lewat pengesahan UU Cipta Kerja, kita tahu bahwa pemerintah sudah secara ugal-ugalan membawa negara ini dan melakukan praktik buruk yang melanggar konstitusi. Undang-undang cacat nggak layak diberlakukan masih dipaksakan oleh oligarki. Maka, […]

By lbhbandung