Preloader
  • 082120171321
  • Jl. Sukanagara No.48, Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat

Berita

  • 29/04/2026

Bandung Constitutional Society Hadir Sebagai Jembatan Advokasi Yang Membumikan Semangat Konstitusi Guna Melawan Kemunduran Demokrasi

Bandung, 23 April 2026 – Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad, Departemen Hukum Tata Negara FH Unpad, dan Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Kemandekan Advokasi Rakyat di Tengah Kemunduran Demokrasi: Refleksi Masa Lalu dan Strategi ke Depan” yang berlangsung di Kantor LBH Bandung, Kota Bandung. Forum ini mempertemukan berbagai […]

By lbhbandung

  • 16/04/2026

Hakim Kembali Mempertontonkan Hukum Sebagai Alat Represi

Aditya Dwi Laksa, Naufal, Herdi, Rizky dan Albi, kesemuanya diputus bersalah oleh hakim karena ekspresi politik. Aksi menuntut dunia dan negara agar lebih adil dianggap tidak lebih dari sekedar delik pidana. Lebih memalukannya sikap tidak adil hakim dipertontonkan secara terbuka. Pasalnya keputusan ini tidak didasarkan pertimbangan objektif fakta persidangan.  Seperti fakta tidak munculnya bukti jika […]

By lbhbandung

  • 11/04/2026

Tuntutan Jaksa Berdiri Dalam Fakta Hukum yang Rapuh

Babak kriminalisasi pasca protes Agustus-September 2025 telah sampai di episode-episode terakhir proses peradilan. Albi Abdullah Maulana Zein dituntut satu tahun penjara karena dianggap turut serta membantu melakukan tindak pidana pengrusakan pada barang dan orang pada pasal 262 KUHP. Sayangnya sekali lagi jaksa membuat tuntutan dari fakta hukum yang rapuh dan tidak membuktikan tindak pidana yang […]

By lbhbandung

  • 08/04/2026

Pernyataan Sikap LBH Bandung atas Peristiwa Pembakaran Saung Taraju Jumantara (STJ) Kabupaten Tasikmalaya

Tindakan pembakaran sebuah bangunan milik perkumpulan Saung Taraju Jumantara (STJ) oleh sekelompok massa merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, hukum, hak asasi manusia, dan kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya. Absennya pemerintah dalam Perlindungan tersebut merupakan preseden buruk jaminan atas hak asasi manusia, khusus kebebasan berkumpul/berserikat. Sejatinya, negara berkewajiban secara konstitusional untuk melindungi warga negaranya, […]

By lbhbandung

  • 25/02/2026

Kemerosotan Demokrasi Dimulai dari Bandung

Pada 23 Februari 2026, sidang vonis kluster perburuan ekspresi politik: Aditya dan Naufal menelan pil pahit, menerima vonis 2 tahun penjara, tertinggi dalam persidangan Agustus – September seluruh Indonesia. Ry, Jr, Te dan Js lebih rendah sedikit, 1 tahun 4 bulan penjara. Keenam tahanan berdiri tegak dengan wajah tersenyum setelah mengalami penderitaan panjang. Tiada suasana […]

By lbhbandung

  • 20/02/2026

Menuju Vonis Tuntutan Hukum Tertinggi Massa Aksi Agustus – September 2025

Sidang lanjutan terhadap proses pengadilan Tahanan Politik Klaster Ekspresi Politik atas nama Aditya Dwi Laksana (Adit) dan Mochamad Naufal Taufiqurahman (Naufal) telah digelar kembali pada Kamis, 12 Februari 2026 lalu dengan agenda pembelaan (Pleidoi). Pada sidang sebelumnya dengan agenda tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Adit dan Naufal dengan tuntutan tiga tahun penjara, sementara empat Tahanan […]

By lbhbandung

  • 10/02/2026

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Harus Melindungi Kebebasan Beragama Yang Dijamin UUD 1945, Tak Boleh Tunduk Pada Tekanan Ormas

Rekomendasi MUI Kabupaten Tasikmalaya yang mendorong pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, hukum, hak asasi manusia, dan kewajiban negara untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum untuk menindaklanjuti rekomendasi yang bersifat diskriminatif tersebut, karena negara justru berkewajiban secara konstitusional dan menurut hukum HAM internasional untuk melindungi […]

By lbhbandung

  • 20/01/2026

Vonis Bersalah Enam Warga Sukahaji, Hakim Punggungi Amanat Reforma Agraria

A, R, C, W, S dan Y, enam warga Sukahaji telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman enam bulan penjara. Putusan ini menunjukkan kegagalan hakim dalam membaca konflik agraria sebagai persoalan struktural yang lahir dari ketimpangan penguasaan tanah, bukan semata-mata sebagai perkara pidana biasa. Dalam perkara ini, hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan konflik agraria, sebuah pendekatan […]

By lbhbandung

  • 12/01/2026

Eksepsi Dikabulkan, Gugatan PT Yihong Dinyatakan Cacat

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung telah memutus perkara antara PT Yihong Novatex Indonesia (Penggugat) melawan 86 Buruhnya (Para Tergugat) yang terkena PHK sepihak pada tanggal 10 Maret 2025. Putusan tersebut terbit pada hari Rabu, 7 Januari 2026, pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan bahwa gugatan PT Yihong Novatex Indonesia tidak dapat […]

By lbhbandung