Preloader
  • 082120171321
  • Jl. Sukanagara No.48, Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat

Demokrasi

KALABAHU 31: Mengawal Hak Asasi, Rebut Demokrasi

Perkembangan situasi hukum, politik, ekonomi, dan demokrasi di indonesia memperlihatkan semakin kompleks nya hubungan antar negara, kekuasaan dan masyarakat. Ketimpangan penguasaan sumber daya agraria, kerusakan lingkungan hidup, percepatan pembentukan regulasi, perluasan peran militer dalam urusan sipil, serta berbagai persoalan perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian dari dinamika yang perlu dibaca secara menyeluruh.  Persoalan agraria dan […]

Penggeledahan Masih Berlanjut, Beberapa Kawan Kembali “Diamankan”

Rabu, 17 Juni 2026, LBH Bandung bersama-sama dengan LBH Pengayoman Unpar, BEM Kema Unpad, BEM UPI, BEM UDT serta kawan-kawan lain mendatangi Polrestabes Bandung untuk melakukan pendampingan terhadap massa aksi yang kembali digeledah sebelum mereka sampai ke titik aksi lalu diboyong ke Polrestabes Bandung dengan narasi “pengamanan” ataupun “pencegahan”. Massa aksi yang hendak bergabung dengan […]

CATATAN KRITIS LBH BANDUNG TERHADAP ISU KEBEBASAN SIPIL DAN POLITIK DI JAWA BARAT SEPANJANG TAHUN 2025

Kebebasan sipil dan berkumpul berada diambang batas, rezim Prabowo menempatkan unsur militer tentunya memiliki konsekuensi berkontra nya dengan kemajuan masyarakat sipil sebagai pilar penyeimbang dan subjek hukum yang utama. Inilah yang menjadi terjemahan konstitusi kita secara tegas menyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa indonesia adalah negara demokrasi (kedaulatan […]

Bandung Constitutional Society Hadir Sebagai Jembatan Advokasi Yang Membumikan Semangat Konstitusi Guna Melawan Kemunduran Demokrasi

Bandung, 23 April 2026 – Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad, Departemen Hukum Tata Negara FH Unpad, dan Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Kemandekan Advokasi Rakyat di Tengah Kemunduran Demokrasi: Refleksi Masa Lalu dan Strategi ke Depan” yang berlangsung di Kantor LBH Bandung, Kota Bandung. Forum ini mempertemukan berbagai […]

Hakim Kembali Mempertontonkan Hukum Sebagai Alat Represi

Aditya Dwi Laksa, Naufal, Herdi, Rizky dan Albi, kesemuanya diputus bersalah oleh hakim karena ekspresi politik. Aksi menuntut dunia dan negara agar lebih adil dianggap tidak lebih dari sekedar delik pidana. Lebih memalukannya sikap tidak adil hakim dipertontonkan secara terbuka. Pasalnya keputusan ini tidak didasarkan pertimbangan objektif fakta persidangan.  Seperti fakta tidak munculnya bukti jika […]

Kemerosotan Demokrasi Dimulai dari Bandung

Pada 23 Februari 2026, sidang vonis kluster perburuan ekspresi politik: Aditya dan Naufal menelan pil pahit, menerima vonis 2 tahun penjara, tertinggi dalam persidangan Agustus – September seluruh Indonesia. Ry, Jr, Te dan Js lebih rendah sedikit, 1 tahun 4 bulan penjara. Keenam tahanan berdiri tegak dengan wajah tersenyum setelah mengalami penderitaan panjang. Tiada suasana […]

Menuju Vonis Tuntutan Hukum Tertinggi Massa Aksi Agustus – September 2025

Sidang lanjutan terhadap proses pengadilan Tahanan Politik Klaster Ekspresi Politik atas nama Aditya Dwi Laksana (Adit) dan Mochamad Naufal Taufiqurahman (Naufal) telah digelar kembali pada Kamis, 12 Februari 2026 lalu dengan agenda pembelaan (Pleidoi). Pada sidang sebelumnya dengan agenda tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Adit dan Naufal dengan tuntutan tiga tahun penjara, sementara empat Tahanan […]

Satu Tahun Rezim Prabowo-Gibran: Kembalinya Wajah Otoritarian dan Runtuhnya Supremasi Sipil

Pemerintahan Presiden Prabowo sudah memasuki 1 Tahun, kami LBH Bandung mencatat selama 1 Tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran terjadi beberapa  kondisi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia terus memburuk seiring dengan pengabaian Konstitusi. Kasus-kasus yang ditangani kami selaku organisasi bantuan hukum dan juga melihat kebijakan Prabowo-Gibran selama 1 tahun, mulai dari usaha pengaburan kasus pelanggaran HAM berat […]

Bela Hak Sesama: #WargaBelaWarga

Menghadapi kondisi maraknya kriminalisasi aksi dan label “antek asing” atau “makar”, penting bagi kita semua untuk mengetahui hak mendasar sebagai warga negara. Dokumen Bela Hak Sesama #WargaBelaWarga ini membongkar: •⁠ ⁠Kenapa aksi demonstrasi tidak termasuk ke dalam tindak pidana •⁠ ⁠Bagaimana narasi “agen asing” dipakai untuk melemahkan gerakan rakyat •⁠ ⁠Hak anak & kebebasan berekspresi […]