Petani Cikandang Di Dakwa 5,6 Tahun Penjara!

Nandang, Saepudin , Ujang Juhana dan Pakih merupakan empat petani Cikandang yang tergabung Serikat Petani Badega mengalami kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak PTPN VIII setelah aktifitas upaya para petani menggarap tanah terlantar pada lahan afdeling Cisaroni yang meliputi Desa Margamulya dan Desa Cikandang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. Keempat petani tersebut dijerat Pasal 107 huruf c …

Terjadi kembali, 4 Petani Cisaroni di kriminalisasi

Senin (28/11/2022). Ratusan massa aksi yang terhimpun dalam Serikat Petani Badega (SPB) menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Garut, aksi ini merupakan respon atas kriminalisasi 4 (empat) petani yakni Nandang Bin Daeng (Alm), Saepudin Bin Oon, Jarkoni (Alm), Ujang Juhana Bin Suhada, Pakih bin Karma Keempat petani tersebut di tahan di Rumah Tahanan …

Presiden dan DPR RI Harus Segera Menghapus Pasal-Pasal Anti Demokrasi Dalam RKUHP

Siaran Pers YLBHI dan 18 LBH Kantor Pemerintah dan DPR berencana mengesahkan RKUHP dalam waktu dekat. YLBHI dan 18 LBH Kantor menilai bahwa RKUHP saat ini masih disusun berdasarkan paradigma hukum yang menindas serta diskriminatif. Apabila masih dipaksakan, paradigma hukum yang demikian akan memunculkan satu masalah besar, yakni ancaman over-kriminalisasi kepada rakyat. Simpulan tersebut tercermin …

Respon Masyarakat Sipil dan Warga Terdampak Kereta Cepat Jakarta Bandung !

Pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung tidak hanya ruang lingkup kecil urusan kereta cepat saja, namun tentunya akan ada sesuatu yang lebih besar jauh daripada itu. Pasal nya ujicoba megaproyek kereta cepat Jakarta Bandung ini bertepatan dengan adanya perhelatan pertemuan Internasional antar beberapa kepala negara G-20 di bali. pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung yang hingga hari …

Catatan Akhir Tahun LBH Bandung 2022 “Otoritarian semakin Subur, Ruang Rakyat Semakin Tergusur”

Tahun 2022 masa dimana represifitas dan tindakan-tindakan otoriter pemerintah masif terjadi serta dengan demokrasi dan penegakan manusia yang masih diperjualbelikan dengan pengemasan oleh siapapun yang mempunyai kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan. Terbentuknya tatanan pemerintahan dengan nuansa oligarki tentunya menimbulkan terjadinya mimpi buruk bagi rakyat. Sistem oligarki ini dibutuhkan oleh para penguasa dan pemilik modal untuk mengamankan …

Catatan Akhir Tahun LBH Bandung 2021 “Malam Gelap Otoritarianisme”

Catatan akhir tahun (Catahu) merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban LBH Bandung sebagai Lembaga publik kepada masyarakat luas yang dilakukan rutin setiap tahun nya. Catahu yang kami bentuk ini berisikan catatan maupun narasi yang berbentuk cerita tentang segala apa yang telah kami lakukan satu tahun selama 2021 ini, cerita ini merangkum dari beberapa kerja kerja …

Pers Rilis YLBHI: YLBHI Mengecam Pembubaran Paksa Rapat Internal dan Gathering YLBHI-18 Kantor LBH di Sanur, Bali

Pers Rilis YLBHI YLBHI Mengecam Pembubaran Paksa Rapat Internal dan Gathering YLBHI-18 Kantor LBH di Sanur, Bali   Sabtu, 12 November 2022 Pengurus YLBHI dan Pimpinan 18 LBH Kantor melaksanakan rapat internal kelembagaan sekaligus gathering di sebuah Villa di Sanur, Bali. Sebelumnya sejak tanggal 7 November 2022 Pengurus YLBHI diundang dan hadir dalam forum-forum konferensi …

Siaran Pers Tim Advokasi Keadilan Iklim : KEMENANGAN WARGA CIREBON KIAN DITEGUHKAN, ESDM HARUS SEGERA CABUT IUPTL TANJUNG JATI A

Bandung, 2 November 2022 - Kemenangan Rakyat dan Lingkungan atas proyek PLTU Tanjung Jati A semakin diteguhkan. Hingga batas akhir, Selasa, 1 November 2022, Kepala DPMPTSP Prov Jawa Barat tidak menyatakan banding atas putusan PTUN Bandung yang membatalkan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2x660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, …