lbhbandung

24/09/2026

KERTAS KERJA YLBHI-LBH REGION JAWA MENUNDA PENSIUN, MEMINDAHKAN BEBAN: CO- FIRING BIOMASSA SEBAGAI SOLUSI PALSU TRANSISI ENERGI

Kertas kerja “Menunda Pensiun, Memindahkan Beban: Co-Firing Biomassa sebagai Solusi Palsu Transisi Energi” mengkaji praktik co-firing biomassa di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jawa dalam konteks agenda transisi energi dan target Net Zero Emission Indonesia 2060. Alih-alih mempercepat pemensiunan PLTU batu bara, co-firing berpotensi memperpanjang operasional pembangkit melalui pencampuran biomassa dengan batu bara. […]

By lbhbandung

22/09/2026

SOON, KALABAHU 31 LBH BANDUNG!!!

Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) LBH Bandung kembali hadir sebagai ruang belajar dan kaderisasi bagi mereka yang percaya bahwa hukum tidak cukup dipahami dari teks dan ruang sidang. Melalui perspektif Bantuan Hukum Struktural, peserta diajak membaca ketidakadilan sebagai bagian dari relasi kuasa, ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. KALABAHU bukan sekadar belajar mendampingi perkara, tetapi membentuk […]

By lbhbandung

14/08/2026

Tak Mau Kalah, Gubernur Jawa Barat dan APINDO Mengajukan Banding

Bandung, 14 Agustus 2026 –– Setelah Perkara Nomor 29/G/2026/PTUN.BDG diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Juli 2026 lalu, Gubernur Jawa Barat selaku Tergugat dan APINDO Jawa Barat selaku Tergugat II Intervensi secara resmi mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Upaya banding oleh pihak Gubernur dan APINDO praktis telah mengulur-ulur proses […]

By lbhbandung

10/08/2026

Negara Kilat Urus Izin Militer, Lambat Akui Tanah Rakyat

BANDUNG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung mengecam dan menolak secara mutlak penyerahan 17 Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Senin, 27 Juli 2026, di Jakarta Pusat. Izin seluas 961,33 hektare itu akan digunakan untuk pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) […]

By lbhbandung

24/07/2026

Lempar Isu Sembunyi Tangan: Pengabaian Negara atas Persekusi dan Perda “Penyimpangan Seksual” di Jawa Barat

Pemerintah di beberapa daerah Jawa Barat telah menerbitkan peraturan daerah (Perda) tentang pencegahan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual. Mulai dari Perda Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2023, Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021, Perda Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2020, hingga terbaru Perda Kota Bandung yang baru disahkan pada Juni 2026 lalu. Di […]

By lbhbandung

24/07/2026

Negara Lepas Tangan, Warga Disuruh Jadi “Koboy” Berburu Begal

“Lagi-lagi rakyat yang berkorban paling besar” adalah sebuah kalimat paling pas dikatakan untuk merespon situasi hari ini. Permasalahan Bandung sangatlah banyak salah satunya adalah mengenai kejahatan begal yang terasa tak pernah benar-benar terselesaikan–atau minimal dibentuk sistem yang mencegah atau meminimalisir–peluang terjadinya pembegalan. Sejak periode 1 sampai dengan 21 Juli 2026 menurut rilis dari Polrestabes Bandung […]

By lbhbandung

23/07/2026

BURUH MENANG! KESEWENANGAN GUBERNUR JABAR TERBUKTI DI PTUN BANDUNG

BANDUNG, 22 Juli 2026 — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan seluruh gugatan gabungan serikat buruh (KASBI, FSPMI, FSP-KEP, dan SPN) terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat Tahun 2026. Melalui Putusan Nomor 29/G/2026/PTUN.BDG, Majelis Hakim membatalkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang UMSK 2026 tertanggal 29 Desember 2025 (SK UMSK 2026) […]

By lbhbandung

02/07/2026

Kesewenang-wenangan itu Bernama Keputusan Gubernur Jawa Barat

Rabu, 1 Juli 2026–Rangkaian pembuktian perkara Nomor 29/G/2026/PTUN.BDG mengenai gugatan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 perihal Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di Jawa Barat telah selesai. Pembuktian diakhiri dengan pemeriksaan “ahli” dari pihak Gubernur Jawa Barat selaku Tergugat, yakni seorang pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat dalam perumusan PP No 49/2025, seseorang yang […]

By lbhbandung

25/06/2026

Tongkang Karam, Perusahaan & Negara Harus Bertanggung Jawab Mutlak

Tran Logistik Perkasa perusahaan Pemilik tongkang Nautica 22, mengungkap karamnya tongkang diakibatkan cuaca buruk. Pernyataan ini tentu saja tidak bisa dijadikan alasan perusahaan melepas tanggung jawabnya. Perusahaan tidak dapat memungkiri kerusakan lingkungan yang timbul karena peristiwa ini. Apalagi, menurut international Maritime Organization (IMO) batu bara telah dikategorikan sebagai muatan curah berbahaya. Perusahaan harus bertanggung jawab […]

By lbhbandung